Petani Bunuh Diri, Gubernur: Ini Masalah Serius

BUNUH DIRI : Keputusan sebagian petani yang mengakhiri hidupnya, belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, Selasa (23/2). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Beberapa waktu terakhir, semakin banyak saja petani melakukan tindakan bunuh diri. Fenomena itu terjadi di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi NTB, daerah yang dikenal sebagai Tanah Gumi Gora.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sangat prihatin dengan kondisi para petani. Apalagi sampai terjadi peristiwa bunuh diri. “Ini memang masalah serius seperti kejadian di Dompu. Karena petani ngutang, lalu jagungnya dimakan tikus dan babi, terancam gagal panen. Ini tentu sangat berat. Sementara harus bayar utang,” ujar gubernur kepada Radar Lombok, Selasa (23/2).

Utang sudah tentu menjadi beban. Belum lagi memikirkan lelahnya mengurus sawah. Tenaga, pikiran dan uang sudah terkuras. Untuk bisa kembali modal saja belum tentu. Semua itu menjadi beban psikologis petani. “Yang di Dompu kan jagungnya dimakan tikus dan babi,” imbuh Gubernur.

Sering juga petani patah hati. Ketika musim panen tiba dan hasilnya baik, harga komoditas menurun. Kemudian saat selesai panen, justru harga melambung tinggi. Belum lagi adanya masalah tanaman di sawah yang dirusak hama. Sehingga hasil produksi terkadang jauh berkurang. Kondisi semakin diperparah dengan mahalnya harga pupuk.

Untuk menyelamatkan nasib petani, banyak hal yang harus dilakukan. “Plt Kepala Dinas Pertanian pak Ridwan Syah sudah punya pengalaman. Mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan masalah petani,” harapnya.

Tanggal 13 Februari 2021 lalu, seorang petani bernama Burhanuddin, 36 tahun, warga Dusun Tompo Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga. Hal itu disebabkan Burhanuddin merasa patah hati dan kecewa setelah melihat tanaman jagung di ladangnya digerogoti hama tikus dan babi. Keterangan tersebut berdasarkan rilis resmi pihak kepolisian.

Kisah tragis itu bermula saat Burhanuddin bersama istrinya tengah duduk di pondok yang berada di ladang jagungnya. Setelah mengetahui tanaman jagung terancam gagal panen, Burhanuddin merasa tak sanggup lagi bertani.

Burhan tidak kuat memikirkan derita yang dialaminya. Untuk bisa menanam jagung, dirinya harus berutang. Namun, jagung justru dirusak tikus dan babi. Racun serangga jenis insektisida Dupont Lannate dicampur dengan racun ulat merek Sidametrin yang ada di dekatnya, kemudian diminum dan meninggal dunia saat akan dibawa ke puskesmas.

Fenomena Burhanuddin bunuh diri hanya salah satu contoh derita petani. Masalah nyawa petani seharusnya sangat berharga. Namun, peristiwa tersebut nyatanya hanya dianggap angin lalu saja tanpa ada tindakan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan, Burhanuddin-Burhanuddin lainnya tinggal menunggu waktu dan momentum. Pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan pencegahan. “Kita harus perbaiki sistem pertanian kita. Merapikan distributor dan pengecer pupuk. Juga harus punya keberanian untuk menggunakan alternatif pupuk organik atau pupuk alami,” kata Gubernur.

Sebelumnya, seorang pria berprofesi sebagai petani atas nama Dedi Subianto, 31 tahun, asal Desa Perigi Kecamatan Suela, Lombok Timur juga ditemukan gantung diri di sawah tanggal 5 Februari 2021. Petani atas nama Sahyun, 36 tahun, warga Dusun Mbuju Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, gantung diri di rumahnya. Dianggap stress memikirkan masalahnya, apalagi ditinggalkan istrinya. Ada pula petani atas nama Saidi, 35 tahun warga Dusun Sukamulia Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat, nekat gantung diri di rumahnya.

Para petani yang bunuh diri kerap dianggap stress karena berbagai masalah. Sikap pemerintah Indonesia maupun daerah, tidak belajar dari kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan petani di India. “Sekarang pusat mau meminimalisir subsidi pupuk, bahkan mau dihilangkan,” ungkap Gubernur.

Ada pupuk subsidi saja masih membuat petani menderita. Apalagi ketika subsidi dikurangi atau dihilangkan. Tentu saja, beban petani akan semakin besar. “Semangat meminimalisir subsidi, bahkan hilangkan karena tidak boleh lagi dapat subsidi dua kali dengan KUR. Jadi kalau sudah dapat KUR, dapat subsidi pupuk, itu gak boleh sebenarnya aturannya,” jelas Gubernur.

Saat ini, banyak petani yang butuh pupuk untuk tanaman padi. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sementara pupuk nonsubsidi harganya cukup tinggi. Masalah pupuk saat ini terjadi karena Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan sistem baru. “Soal pupuk, ada sistem baru yang diperkenalkan Kementan. Jadi bagaimana data di-update, di-upload. Jadi lebih pada persoalan teknis,” katanya.

Lalu apa yang gubernur bisa lakukan di daerah? Terutama untuk membantu petani. Jangan sampai ada lagi petani yang memilih untuk bunuh diri. “Sekarang banyak potensi pupuk organik, pupuk alami, tapi mengubah pola pikir masyarakat tidak mudah,” ujarnya.

Harga pupuk subsidi juga sering dijual di atas HET (harga eceran tertinggi). Meski berat, petani tetap harus membeli agar tanaman tidak rusak. Sementara harga pupuk nonsubsidi, lebih gila lagi karena berkali-kali lipat.

Apakah pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi harga pupuk? Gubernur menilai ada ruang untuk melakukan itu. “Kita di daerah mestinya bisa intervensi harga pupuk di pasar. Termasuk non subsidi,” ucapnya.

Gubernur sendiri sebenarnya ingin petani mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Langkah tersebut salah satu solusi terbaik bagi petani. “Yang penting ada kesiapan juga petani mau pindah ke pupuk alami. Di desa sudah dicoba, bisa juga tanam padi sambil pelihara ikan. kotoran ikan jadi pupuk tanaman. Hasil padi bagus, hasil ikan juga bagus,” paparnya.

Upaya tersebut, tidak ingin disebut sebagai industrialisasi pertanian. Namun pola pikir masyarakat memang harus diubah. “Industrialisasi pertanian, itu kata-kata yang agak berat,” ujarnya.

Hal yang harus dipahami juga, masalah pupuk sangat bergantung pada pusat. Mengingat, kuotanya diatur pemerintah pusat. “Pupuk itu kuota diatur pusat, kalau terlambat kirim data itu sistem ditutup. Makanya kemarin itu kita langsung telepon pusat, baru dibuka beberapa hari kemudian. Kemarin kan ada juga kasus di satu desa di Dompu, karena terlambat update data,” tutur Gubernur.

Untuk diketahui, tahun 2021 ini jatah kuota pupuk urea bersubsidi bagi petani di Provinsi NTB hanya 172.604 ton. Rinciannya, Kota Mataram 586 ton, Kabupaten Lombok Barat 7.375 ton, Lombok Utara 6.394 ton, Lombok Timur 27.569 ton, Lombok Tengah 22.197 ton. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa 38.036 ton, Sumbawa Barat 8.880 ton, Kabupaten Dompu 20.936 ton, Kabupaten Bima 40.395 ton, dan Kota Bima 2.363 ton. Jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan.

Kementan juga memberikan subsidi pupuk terbatas jenis SP36 hanya 12.429 ton, pupuk ZA 18.590 ton, pupuk NPK 51.732 ton, pupuk organik granul sebanyak 22.208 ton, dan pupuk organik cair 76.352 ton.

Salah seorang petani asal Lombok Timur, Ihsan mengaku saat ini dirinya kebingungan untuk membeli pupuk. Mendapatkan pupuk subsidi tidak mudah, sementara pupuk non subsidi harganya tinggi. “Kalau subsidi, kita bisa dapat Rp 3.500 per kilo, kalau non subsidi itu di atas Rp 6.500 per kilo,” ungkapnya.

Bukan hanya dirinya yang kebingungan, petani lainnya juga begitu. Apalagi, tidak mudah mendapati pupuk subsidi di lapangan. “Padi yang saya tanam sudah dua mingguan, seharusnya kita kasih pupuk. Tapi belum ada ini. Kemarin tanam cabai juga kita rugi, sekarang tanam padi kita kesulitan. Besok juga tembakau susah,” keluh Ihsan. (zwr)