Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata Dinikmati

MATARAM–Di usia Indonesia yang ke-71, masih banyak warga NTB yang tergolong miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis, jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 804.440 orang atau bertambah 2.150 orang dibanding keadaan pada September 2015 sebanyak 802.290 orang. "Itu yang selalu merasuki pikiran saya kalau momentum hari kemerdekaan tiba, para pahlawan kita rela mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan anak-cucunya. Tetapi belum semua anak-cucu bisa menikmatinya. Malah, semakin banyak yang harus meninggalkan kampung halamannya yang telah merdeka (jadi TKI) ke Malaysia," ucap Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Senin kemarin (15/8).

Dikatakan Amin, kemajuan daerah saat ini cukup memuaskan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pariwisata NTB belum dinikmati oleh semua kalangan. "Bagi saya kemerdekaan itu kita bisa hidup di negeri sendiri, bisa menggapai impian tanpa harus (jadi TKI) ke Malaysia," ujarnya lugas.

Kunci dari semua itu adalah lapangan kerja, rakyat bisa mendapatkan sumber penghidupan dengan bekerja di daerah sendiri. Tapi realitas menunjukkan masih jauh dari harapan, banyak waqrga  terpaksa keluar dari NTB agar bisa lebih sejahtera.  "Lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah yang harus kami tuntaskan. Upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya, ikhtiar mengurangi pengangguran dan kemiskinan selalu kami lakukan. Tapi inilah beban kita semua, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan," kata Amin.

Diakui Amin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB, tidak mudah memang kita turunkan angka kemiskinan, karena kemiskinan di NTB itu sudah terstruktur.

Kelemahan Pemprov kata Amin, tidak memiliki data valid tentang angka kemiskinan itu sendiri. Artinya, dimana alamat orang miskin tidak dimiliki selama ini, akibatnya berbagai program pengentasan kemiskinan yang dikucurkan pemerintah sulit tepat sasaran. “Makanya saya suruh jajaran saya agar ada data by name by addres soal kemiskinan,” ujarnya.

Dengan adanya data yang jelas tentang kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan akan lebih mudah dan terarah. Hal inilah yang selama ini terlambat dilakukan oleh Pemprov. “Itu dia makanya, nanti tanggal 24 Agustus kita akan evaluasi besar-besaran masalah ini,” katanya.

Kemiskinan terstruktur yang dimaksud Wagub, penduduk miskin merupakan warisan orangtuanya. Dikarenakan orangtua tidak miskin dan tidak mampu merubah hidupnya, maka nasib si anak juga sampai besar tetap menjadi miskin.

Secara ilmu ekonomi dan statistik lanjutnya, penyebab kemiskinan di NTB karena inflasi dan rokok. Namun secara realita, sempitnya lapangan kerja menjadi penyebab signifikan penduduk NTB sulit mendapatkan kesejahteraan hidupnya. “Kita akui memang lapangan kerja masih sulit, setiap tahun ribuan sarjana menganggur. Ini yang selalu kita upayakan melalui bidang pariwisata, pertanian dan lain sebagainya. Kita tentu tetap berupaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” terang Wagub.

Selain itu, bertambahnya angka kemiskinan juga disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang memberatkan masyarakat NTB. Misalnya saja harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, nasib nelayan lobster dan lain-lain.

Penting juga diingat ujarnya, komitmen bupati dan wali kota dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah adanya sinergitas program antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengamat Ekonomi NTB Dr M Firmansyah, sejak lama menyarankan kepada Pemprov untuk berpikir tentang adanya data kemiskinan yang riil. “Bagaimana bisa berantas kemiskinan kalau siapa dan dimana orang miskin itu kita tidak tahu,” ujarnya.

Pemprov harus memiliki data sendiri dengan menggunakan metode populasi. Artinya semua rumah tangga disurvei, dengan begitu akan diketahui jumlah orang miskin yang sebenarnya. Untuk menentukan jumlah orang miskin sangat tidak cocok menggunakan metode sampel seperti yang dilakukan oleh BPS NTB.

Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi masalah kemiskinan, Made Slamet mengungkapkan banyak program penanggulangan kemiskinan di NTB harus dibenahi. Pasalnya banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan sama sekali tidak menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan. "Program penanggulangan kemiskinan kita belum menyentuh kepada tujuan, banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya belum lama ini. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid