Berikutnya pada bulan Juli 2015 ternyata pemerintah juga kembali menaikkan harga BBM. Meskipun kenaikan BBM itu dilakukan pada jenis non subsisdi, seperti Pertamax dan Decilire, mulai dari Rp 800 hingga Rp 1.000/liter. Bahkan kenaikan yang terjadi ini terus berlangsung hingga sekarang, dan yang terakhir tanggal 1 Juli 2018 harga Pertamax naik, dengan alasan harga minyak dunia sejak beberapa waktu lalu sudah lebih dari USD 70 per barel. “Yang membuat masyarakat mengkritik, kenapa diam-diam? Kenapa pemerintah tak berani mengumumkannya,” protesnya.
Apalagi kenaikan harga Pertamax pada 1 Juli 2018 itu merupakan yang keempat kalinya tahun 2018 ini, yakni sebelumnya tanggal 13 Januari, 20 Januari, dan 24 Februari 2018. “Begitu sepi tanpa ada pemberitahuan oleh pihak pemerintah, tiba-tiba rakyat dikagetkan dengan kenaikan harga BBM yang naik seperti hantu,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan BBM ini merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola Negara, bahkan bisa dibilang ini merupakan ketikdaseriusan Pemerintah Jokowi-JK dalam mengatasi permasalahan kerakyatan, seperti BBM. Semakin sering pemerintahan Jokowi-JK melakukan kenaikan harga BBM, maka semakin menurun pula kepercayaan rakyat Indonesia pada pemerintahan saat ini.
Karenaya, para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI NTB menyampaikan tuntutan dan menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, khususnya jenis Pertamax oleh pemerintah melalui BUMN PT. Pertamina (Persero). Kemudian kedua menuntut Pemerintahan Jokowi-JK untuk memenuhi janjinya pada saat kampanye untuk tidak menaikan harga BBM, dan menuntut Pemerintahan untuk mengambil alih Blok Migas yang dikuasai asing. “Sejuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Jangan biarkan rakyat menangis dengan segudang kebijakan yang menyengsarakan. Bangunlah bangsamu dengan cara selalu berdiri dipihaknya,” tuturnya seraya berharap pihak Dewan NTB menyuarakan aspirasi mahasiswa ini kepada pemerintah. (cr-isn)
