SELONG – Temuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, betul-betul mengejutkan.
Ada sekitar 20 personel Polisi Pamong Praja (Pol PP) ditemukan berseragam ilegal. Mereka bertugas tanpa mengantongi surat kerja (SK) baik dari Satpol PP maupun BKPSDM. Parahnya lagi, puluhan personel ini diindikasikan menggunakan uang pelicin untuk bisa berseragam. ‘’Itu tidak ada SK-nya, baik di Satpol PP maupun di kami (BKPSDM, red). Makanya ini menimbulkan tanda tanya, mengapa ini bisa terjadi,’’ sesal Kepala BKPSDM Lombok Timur, Muhammad Hairi, kemarin.
Hairi sekali lagi mempertegas bahwa BKPSDM tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan 20 anggota Pol PP tersebut. Semua pengangkatan dan mekanisme dipegang langsung Satpol PP. Sehingga BKPSDM tak berani mencampuri terlalu jauh persoalan ini. ‘’Untuk lebih jelasnya, hanya Kasatpol PP yang lebih tahu persoalan ini,’’ lepasnya.
Hairi juga menyebut, dalam pengangkatan anggota Pol PP yang baru tersebut berkembang isu, kalau anggota yang masuk diduga menggunakan uang pelicin. Uang itu konon diserahkan kepada oknum. Setelah anggota Pol PP ini mengetahui mereka tak punya SK, oknum tempat mereka menyerahkan uang itu ditagih. ‘’Informasinya ribut di Pol PP, kalau anggota yang tidak ada SK-nya itu menuntut uangnya dikembalikan. Tetapi untuk lebih jelasnya silakan tanyakan langsung ke Kasatpol PP,’’ kata Hairi.
Ia menegaskan, Pemkab Lombok Timur terus menekankan untuk segera mendata jumlah honorer di daerah itu. Semua dinas sudah disurati untuk memberikan data honorer, baik yang memiliki SK dan yang tidak memiliki data. “Jadi semua SK yang sudah dikeluarkan itu harus kita didata secara riil guna menindaklanjuti keiinginan dari bupati,” katanya.
Pendataan terhadap honorer ini, sambungnya, bukan semata-mata untuk diberhentikan. Tetapi akan dievaluasi untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan honor kepada honorer sesuai dengan masa kerjanya. Karena fakta yang terjadi saat ini banyak tenaga honorer yang baru masuk sudah mendapatkan gaji yang sama dengan yang sudah puluhan tahun mengabdi.
BACA JUGA: Polda NTB Usut Pembangunan Pasar Pancor
Demikian pula dengan tenaga honor, banyak tenaga honorer yang baru masuk tiba-tiba mendapat gaji yang sama dengan sudah mengabdi puluhan tahun. Sehingga pemerintah daerah meminta untuk dievaluasi agar dalam pemberian honor kedepannya sesuai dengan masa kerja bagi para honorer itu sendiri. ‘’Jadi setelah kita evaluasi ini nantinya, insya Allah honor yang akan diterima bisa membuat para honorer tersenyum. Apa yang dilakukan oleh bupati ini sebenarnya menguntung bagi honorer kita,” jelasnya.
Kasatpol PP Lombok Timur, Lalu Zaenal Abidin yang dikonfirmasi terkait status puluhan anggotanya ini belum bisa memberikan keterangan. Zaenal Abidin tidak berada di kantornya ketika dikonfirmasi. Begitu juga ketika dihubungi via ponselnya juga tidak aktif. (wan)
