Persiapan Pelaksanaan APBD jadi Priorotas

H Raden Nurjati (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara H Raden Nurjati  akan memprioritaskan   persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ini.

Namun, sebelum mengarah kesana ia bersama jajarannya akan menuntaskan permasalahan gaji pegawai yang belum cair. Sehingga dalam beberapa hari ini, ia menargetkan gaji seluruh pegawai sudah bisa diterima pekan depan. Sebab, aplikasi yang ada di Taspen, diperbaharui dengan adanya OPD baru termasuk juga personel yang diserahkan ke pemerintah provinsi. “Ini membutuhkan waktu seminggu. Insya Allah minggu depan sudah bisa dicairkan,” janjinya Selasa kemarin (10/1).

Apabila persoalan gaji sudah bisa dituntaskan, baru selanjutnya ia akan meningkatkan pelayanan. Jadi, ia bersama jajarannya harus berupaya meningkatkan sebaik mungkin pelayanan melalui koordinasi dari masing-masing SKPD. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka percepatan pelayanan pencairan dana, termasuk juga kecamatan dan desa.

Mengantisipasi realisasi keuangan yang rendah, ia telah memiliki terobosan baru yaitu bagaimana percepatan pelaksanaan APBD, seperti yang tengah dilakukan saat ini. Salah satunya mempercepat realisasi anggaran. Ia mendorong agar seluruh SKPD yang memiliki proyek fisik maupun barang/jasa secepat mungkin menunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dan melaksanakan tendernya. “Kadang ada SKPD cepat dan ada juga SKPD lamban. Sehingga itu diharapkan bisa mempercepatnya,” tandasnya.

[postingan number=3 tag=”apbd”]

Adapun terobosan baru yang dimaksud mantan Kepala Dinas PU dan ESDM ini, yaitu laporan-laporan proyek atau pengadaan barang menurutnya, cukup sampai di masing-masing SKPD. Jika telah dilaksanakan pemeriksaan laporan harian, mingguan, dan bulan baru selanjutnya diserahkan ke BPKAD. “Kami di BPKAD cukup rekapan dan surat pertanggung jawaban mutlak, sehingga tidak perlu membawa semua laporan ke kami,” katanya.

Pekerjaan rumah  yang terbesar menurut Nurjati, bagaimana pemerintah daerah bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Bagaimanapun pihaknya selaku keuangan daerah harus bisa mempertahankan prestasi tersebut. “Kedepan, opini WTP memang menjadi target selama ini. Kami dari sisi pengelolaan, bagaimana harus menyiapkan laporan-laporan termasuk juga aset daerah sebaik mungkin, sehingga bisa meraih kembali,” harapnya.

Ia menambahkan, pada BPKAD memiliki tiga bidang yaitu Anggaran dan Perbendaharaan, Akuntasi, dan Aset Daerah, serta Sekretaris. Sementara persiapan seluruh personil telah tuntas. “Jadi, kami sudah bisa melaksanakan pelayanan,” pungkasnya.(flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut