Persatuan BPD NTB Dilantik, Wagub Berpesan BPD-Pemdes Bersinergi

Pelantikan Pengurus PABPDSI NTB oleh Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/2/2021). (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB dilantik oleh Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/2/2021).

Dikatakan Wagub, faktor utama yang membuat pembangunan desa berjalan sukses adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara pemerintah desa dengan BPD. Sebab, BPD memiliki posisi yang strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

“Kalau sinergi BPD dan pemerintah desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata Wagub dalam rilis Diskominfo NTB yang diterima Radar Lombok.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut menyukseskannya, seperti program revitalisasi posyandu, zero waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta penyediaan bank sampah di setiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa yang lebih maju lagi,” tegas Ummi Rohmi.

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 persatuan anggota BPD seluruh Inodnesia resmi dibentuk. Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan dewan pimpinan wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat. (*/RL)