Perpusnas RI dan DPKP NTB Gelar Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan

PERPUSTAKAAN: Kepala Perpusnas RI, diwakili Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Drs Deni Kurniadi, M.Hum, dan Kepala DPKP NTB, DR H Manggaukang Raba, foto bersama peserta sosialisasi pengembangan program revitalisasi dan akreditasi perpustakaan, Selasa (27/8/2019). (Abdi Zaelani/Radar Lombok)

MATARAM—Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB, menggelar dua kegiatan sosialisasi, yaitu sosialisasi pengembangan program revitalisasi perpustakaan umum, dan sosialisasi tentang pedoman akreditasi perpustakaan, yang dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza, selama dua hari, 27-29 Agustus 2019.

Kepala DPKP NTB, Dr H Manggaukang Raba, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak lain tujuannya, agar seluruh perpustakaan yang ada di NTB bisa di akreditasi. Sebab, hingga kini masih banyak yang belum terakreditasi, baik itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan khusus.

“Makanya kita mengundang pusat untuk sosialisasi pengembangan program revitalisasi dan akreditasi perpustakaan, yang pesertanya dari 10 kabupaten/kota di NTB, serta perguruan tinggi,” kata Manggaungkang, usai pembukaan kegiatan sosialisasi, Selasa (27/8/2019).

Menurut Manggaukang, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perpustakaan yang belum terakreditasi agar segera diakreditasi. “Saya targetkan tahun ini sekitar 70 perpustakaan di NTB mendapatkan akreditasi, meskipun Perpusnas sendiri menargetkan kita hanya 30 perpustakaan per tahun,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan pihaknya menginginkan 70 perpustakaan terakreditasi. Karena itu pula, mengapa pihaknya juga telah mengirimkan 10 orang pegawainya ke Surabaya, untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan (Diklat). Dimana saat ini, ke 10 orang inilah yang membantu tim asesor, untuk mengakreditasi perpustakaan di NTB.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang diwakili Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Drs. Deni Kurniadi, M. Hum, dalam sambutan, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi, menjelaskan berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 2007, peran perpustakaan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga memberdayakan masyarakat. Sehingga perpustakaan bisa memberikan manfaat, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya.

“Perpustakaan bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa saja, melainkan ada nilai lebih. Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dalam program inklusi berbasis sosial,” ujar Deni.

Lebih jauh disampaikan Deni, atas dasar itulah maka Perpustakaan Nasional RI sebagai pembina semua jenis perpustakaan, berinisiatif untuk melakukan program revitalisasi di perpustakaan, yang difokuskan pada penguatan kapabilitas transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di provinsi dan kabupaten/kota.

Dijelaskan Deni, program revitalisasi perpustakaan ini menitikberatkan pada beberapa rencana kerja utama, yaitu pengembangan kapabilitas perpustakaan melalui transformasi layanan perpustakaan, agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensinya, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui literasi. Pengembangan kapasistas ini diharapkan dapat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Kemudian membangun sinergi stakeholder bidang perpustakaan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini utuk membangun dukungan kebijakan, penganggaran dan keterlibatan berbagai pihak yang relevan terhadap transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.

Untuk diketahui, jumlah perpustakaan di seluruh Indonesia yang tercatat dalam sensus perpustakaan pada tahun 2018, mencapai 164 ribu, baik perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum maupun khusus. “Ini berdasarkan nama perpustakaan dan alamat, belum dilengkapi profil dan lain sebagainya. Apalagi jika kita lihat, apakah 164 ribu perpustakaan ini sudah sesuai dengan standar nasional, atau terakreditasi. Tentu saja belum,” ucapnya.

Menurutnya, dari data yang dimiliki, baru terakreditasi 1.300 perpustakaan saja di seluruh Indonesia. Artinya, masih jauh dari harapan. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan untuk percepatan akreditasi, tentunya dibantu oleh asesor yang ada di Nasional yang akan turun ke daerah. “Makanya kita laksanakan Bimtek Asesor ke daerah seperti di Papua, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surabaya dan Makasar. Ini adalah upaya Perpusnas RI untuk membantu Asesor Nasional yang jumlahnya minim,” jelasnya seraya menyatakan, kalau di NTB sendiri ada 10 orang yang sudah melakukan Diklat di Surabaya, dengan harapan bisa melakukan akreditasi ke masing-masing perpustakaan di daerahnya sendiri.

Sasaran dari program revitalisasi perpustakaan ini, menurut Deni, tidak hanya diarahkan kepada anak sekolah saja, tetapi masyarakat secara umum, seperti pemuda, perempuan, dan juga pelaku usaha mikro/kecil. Termasuk juga kelompok masyarakat lainnya seperti penyandang disabilitas, sebagai upaya untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan produktivitas.

Kegiatan sosialisasi revitalisasi perpustakaan yang diikuti oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, kepala dan pengelola berbagai jenis perpustakaan, sejumlah kepala desa, serta penggiat literasi di NTB. Ini merupakan upaya untuk memperluas program, dan mendekatkan akses informasi ke masyarakat untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan menjadi pusat bagi masyarakat untuk berkegiatan dan terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga terjadi proses belajar di antara mereka yang mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas yang positif dan produktif.

“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini dapat menambah wawasan bagi para kepala dan pengelola perpustakaan di NTB, serta stakeholder terkait, dalam meningkatkan kinerja perpustakaan untuk mendukung program yang dicanangkan Perpustakaan Nasional RI, yaitu Pustakawan berkarya dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,” tandas Deni. (adi)

Komentar Anda