Perpusnas Dorong Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

PERTEMUAN: Kepala DPKP NTB, H Manggaukang Raba saat membuka pertemuan peer learning meeting instan perpustakaan se-NTB, Rabu kemarin (16/10/2019). (abdi zaelani/radarlombok.co.id)

MATARAM–Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus mendorong adanya transformasi perpustaakaan berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi NTB. “Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang menyediakan informasi dan fasilitas belajar, berperan sangat penting untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat,” kata perwakilan Perpusnas RI Fatmi SS di acara peer learning meeting perpustakaan di Mataram, Rabu (16/10/2019).

Dijelaskannya,  dalam amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan dimana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.

“Bappenas berinisiatif untuk melakukan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di seluruh daerah,” kata Fatmi.

Menurut Fatmi, tujuan pelaksanaan peer learning meeting ini adalah untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu untuk membangun dukungan dan komitmen dari pihak terkait dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Indonesia turun ke tingkat terendah pada Maret 2018, yaitu sebesar 9,82 persen pendudukannya tergolong miskin (relative poverty). Dengan demikian sebanyak 25,95 juta penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi.

Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat yang nyata, yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacy (Literasi untuk Orang Dewasa). Program Literasi untuk Orang Dewasa ini menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah. UNESCO di tahun 2016 menyatakan Pogram Literasi untuk Orang Dewasa muncul untuk menghasilkan beberapa manfaat, khususnya membangun self esteem (kepercayaan diri) dan empowerment (pemberdayaan) dengan meka-nisme pembiayaan yang sama efektifnya dengan pendidikan utama di sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) Provinsi NTB Dr H Manggaukang Raba mengatakan peserta pertemuan terkait perpustakan ini, tidak hanya di kalangan perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, tapi juga dari berbagai pihak terkait lainnya, seperti Bappeda dan OPD lainnya. “Pertemuan ini untku untuk merencanakan program perpustakaan tahun 2020,” kata Manggaukang.

Ia mengatakan, kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di NTB, sehingga perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa dikenal masyarakat dan terutama penentu kebijakan di daerah, yaitu bupati dan walikota. Sehingga perpustakaan bisa memberi peran penting, berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perpustakaan berbasis inklusi sosial ini masuk ke 100 kantong-kantong kemiskinan yang sudah dipetakan oleh wagub dan wakil walikota serta wakil bupati,” katanya. (adi)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid