GIRI MENANG – Anggaran bantuan sosial di APBD Lombok Barat sebesar Rp 1,5 miliar di tahun ini sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir karena tingginya permintaan terutama untuk pembayaran layanan kesehatan bagi warga miskin.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Arief Suryawirawan, menjelaskan, pada tahun ini dana bansos sudah siapkan Rp 1,5 miliar, jumlahnya masih sama dengan tahun lalu. Tetapi karena banyak warga yang memanfaatkan dana bansos sebagai biaya pelayanan kesehatan, menyebabkan anggaran habis di pertengahan tahun ini.”Permintaan dari masyarakat yang meningkat pada tahun ini, dan memang setiap tahun terjadi seperti ini,” kata Arief.
Setiap tahun memang dana bansos untuk Lombok Barat habis sebelum tahun anggaran, namun pada tahun-tahun sebelumnya anggaran biasanya habis pada bulan Oktober- November. Tahun ini dana bansos habis lebih cepat dari tahun sebelumnya. “ Biasanya tahun sebelumnya habis di bulan Oktober,” katanya.
Tingginya permintaan bansos karena Dikes banyak mengeluarkan dana untuk menanggulangi pelayanan jaminan persalinan (Jampersal). Karena sampai tahun ini program Jampersal belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden. “Banyak pelayanan yang seharusnya menggunakan dana Jampersal, kita biayai lewat bansos, karena Jampersal belum bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Sampai saat ini belum ada kepastian kapan Peraturan Presiden akan keluar, maka sebagai solusi untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melahirkan, digunakan dana bansos dulu.” Kan tidak mungkin kita tolak orang yang mau melahirkan,” jelasnya.
Selain karena faktor program Jampersal yang belum berjalan, dana bansos habis disebabkan karena banyaknya masyarakat yang status kepesertaannya di BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan, sehingga ketika mareka sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, pembayaran pelayanan terpaksa harus menggunakan bansos. Karena untuk menunggu pengaktifan kembali kepesertaan BPJS butuh waktu. Sementara masyarakat sudah diminta untuk membayar biaya perawatan.”BPJS masyarakat yang dinonaktifkan mempengaruhi penggunaan dana bansos, sehingga dana bansos cepat habis,” tegasnya.
Untuk itu, kedepan agar dana bansos tidak cepat habis, maka perlu diatur sehingga tidak semua pelayanan kesehatan tidak melulu menggunakan dana bansos. Dikes juga meminta mengecek apakah kepesertaan aktif apa tidak, para petugas agar aktif melakukan pendataan kepada ibu hamil, jika ada masyarakat yang hamil, dan kepesertaan BPJS tidak aktif agar diusulkan ke desa agar bisa disiapkan.”Kami akan diskusi dengan pihak terkait, bagaimana untuk penanganannya,” jelasnya.
Namun meski anggaran bansos sudah habis, namun pelayanan tetap diberikan oleh Dinas Kesehatan, dimana semua klaim pelayanan masuk menjadi utang daerah. “Tetap kita layani ketika ada permintaan bansos, karena itu kan masuk hutang daerah,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Lalu Martajaya, membenarkan dana bansos sudah habis. Akibatnya Dinas Sosial tidak lagi mengeluarkan rekomendasi untuk pembayaran layanan kesehatan sejak Jumat pekan lalu. “ Sudah habis, tetapi hari Senin (kemarin) sudah dihubungi oleh pihak Dikes, rekomendasi sudah bisa diterima atau dikeluarkan lagi,” katanya.
Sejak Jumat lalu, kata Martajaya, Dinas Sosial tidak berani mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat yang meminta bantuan bansos, karena sudah dihubungi oleh Dinas Kesehatan kalau dana bansos sudah habis. Tetapi Senin siang kemarin, Dinas sosial sudah kembali bisa mengeluarkan rekomendasi untuk dana bansos. “Hari ini sudah dibuka lagi, dan rekomendasi kita keluarkan,” ungkapnya.(ami)
