Perlu Regulasi untuk Batasi Impor Mutiara Cina

PERAJIN MUTIARA: Muharar, salah satu perajin mutiara di Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram, menunjukkan mutiara laut asli hasil budidaya di Lombok, Selasa kemarin (20/12) (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Tinginya volume impor mutiara asal Tiongkok (Cina) yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengkhawatirkan para perajin mutiara asal Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram. Pasalnya, maraknya mutiara impor palsu baik itu plastik (sintetis) dan lainnya berdampak terhadap nama baik dari mutiara laut selatan (south sea pearl) asli Lombok, yang sudah punya nama baik.

“Kami para perajin mutiara sangat berharap pemerintah daerah bisa membatasi masuknya mutiara impor ke NTB,” kata Muharar, perajin mutiara asal Sekarbela, Kota Mataram, yang juga pemilik Ragenda Mop Jewlery, Selasa (20/12).

Menurut Muharar, masalah impor mutiara sintetis (plastik) ataupun mutiara dengan kualitas standar rendah (great low), sebenarnya sudah lama terjadi. Hanya saja jumlahnya terus bertambah dan semakin menggurita.

Kendati demikian, menurut Muharar, pada prinsipnya tidak terlalu berpengaruh dengan keberadaan mutiara asli NTB. Hanya saja perlu ada pembatasan jumlah yang diimpor ke NTB. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat regulasi atau payung hukum untuk mengatur pembatasan impor mutiara oleh pengusaha untuk setiap great (kelas) tertentu.

Dengan demikian, penjualan mutiara palsu ataupun sintetis dan kelas rendah tidak menjadi bumerang para perajin mutiara di Lombok, dan NTB pada umumnya. Terlebih lagi mutiara Lombok sudah memiliki nama baik bagi konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Sebenarnya masalah mutiara impor ini sudah dari dahulu. Kita ingin pemerintah daerah ada pembatasan. Selain itu, masalah di internal pedagang juga perlu ada kejujuran kepada pembeli untuk menjelaskan kelas mutiara yang dijual tersebut,” terang Muharar.

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Perajian dan Pengusaha Mutiara Lombok, H. Fauzi. Menurut dia, masalah mutiara palsu ataupun sintetis dan lainnya yang merupakan impor tersebut membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah. Selain aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, perlu juga melakukan pembinaan kepada perajin dan pengusaha mutiara di Lombok.

BACA JUGA :  Selly Bantah Bawang Putih Cina Beredar di Pasaran

“Kami tidak alergi dengan mutiara impor, tapi perlu ada pembatasan. Karena pengusaha dan perajin mutiara juga memerlukan mutiara impor untuk kebutuhan seni dan menambah ornamen. Tapi tentu harus disampaikan ke pembeli tentang mana mutiara asli dan paslu itu. Disinilah dibutuhkan kejujuran penjual,” jelas Fauzi.

Selanjutnya untuk pedagang atau penjual yang masih menyamakan harga mutiara asli dan palsu, Fauzi menyebut saat ini para perajin dan pengusaha mutiara sudah mulai membentuk perhimpunan /asosiasi yang memayungi masalah mutiara tersebut. Asosiasi pedagang/perajin mutiara ini nantinya diharapkan dapat meminimalisir yang menyamaratakan harga jual mutiara paslui dan asli.

“Asosiasi ini nantinya akan mendorong dan mengingatkan anggota untuk memberitahukan kepada konsumen secara jujur. Mana mutiara asli dan mana mutiara palsu, dengan cara memberikan sertifikat keaslian. Sehingga konsumen tidak dirugikan. Kalau di tempat saya, sertifikat itu sudah saya berikan sebagai garansi (jaminan) kalau mutiara yang dibeli asli,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan impor kebutuhan konsumsi di NTB semakin meningkat. Termasuk didalamnya impor mutiara dari Cina.

Akibatnya, tak jarang konsumen yang datang ke NTB berlibur dan membeli oleh-oleh mutiara, yang penjualnya menyebut mutiara asli. Namun ternyata justru yang dijual itu merupakan mutiara impor. “Mutiara impor asal Cina mulai banyak masuk di NTB. Ini peru diberikan perhatian oleh pemerintah daerah,” sarannya. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaKader Golkar Dipersilakan Usulkan Figur
Berita berikutnyaPeran Besar Guide Ciptakan Persepsi Wisatawan