Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Forum Humas NTB

Heru Saptaji
Heru Saptaji

GIRI MENANG  – Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Humas dan Protokol Provinsi NTB. Kegiatan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan koordinasi antara Humas Bank Indonesia Dengan Humas Provinsi, Kabupaten/Kota serta Lembaga lainnya baik vertical maupun horizontal yang ada di Provinsi NTB.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kesatuan hati dengan seluruh stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang terus berlangsung saat ini berdampak pada tertekannya ekonomi tidak terkecuali di Provinsi NTB.

Heru Saptaji menguraikan bahwa struktur perekonomian di Provinsi NTB relatif lengkap dibandingkan daerah lain, cukup kompleks. Provinsi NTB mempunyai sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan yang terus stumbuh sertasektorkonstruksi yang cukup besar, ditambah lagi dengan pariwisata sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baginya dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

“Ujung dari semua tugas yang Bank Indonesia kerjakan adalah memberikan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di NTB dan negeri tercinta Indonesia pada umumnya,” lanjut Heru Saptaji.

Kegiatan Forum Humas dan Protokol Provinsi NTB Diadakan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan hubungan lintas instansi yang Diharapkan dapat meningkatkan engagement dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, serta pembicara tamu dari School of Business and Management (SBM) Institute Teknologi Bandung (ITB) Dr N Laela Arief.

Najamuddin Amy menyampaikan bahwa adanya pamdemi Covid-19 Ini berdampak pada perubahan strategi komunikasi terkait dengan penyampaikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang semula biasanya dilakukan secara langsung di lapangan atau offline, menjadi secara online karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas dan beberapa instansi yang menerapkan pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Untuk itu, strategi komunikasi secara online melalui kanal-kanal media sosial, seperti Instagram, dan facebook dilakukan secara lebih intens,” kata Najamudin.

Sementara itu, Laela Arief menyampaikan bahwa perkembangan sosial media yang semakin massif mengharuskan para Humas baik di instansi pemerintah maupun swasta harus dapat menjangkau lini massa yang banyak aktif di media sosial. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong peranaktif dari para pegawai khususnya generasi millennial di instansi masing-masing untuk turut aktif menyampaikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi kepada masyarakat.

Disamping itu, Humas pada berbagai  instansi juga harus rajin mendengarkan suara masyarakat (social listening) di lini massa dengan mengembangkan system teknologi yang Dapat mengakomodasihalt ersebut, sehingga saat Humas bekerja pesan yang Disampaikan kepada publik dapat diterima denganbaik. (luk)

BACA JUGA :  BI Provinsi NTB Perkuat Pengembangan Peternakan dan Pertanian Terintegrasi