MATARAM – Kepolisian Daerah (Polda) NTB menggeser personel yang akan membantu polres untuk memperkuat pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB.
Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Ikbal mengatakan jumlah personel Polda NTB yang akan digeser yaitu sebanyak 1200 orang. “Ini akan digeser ke tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Tahap pertama hari ini ada 962 personel. Besoknya ada juga, sampai lusa,”ungkap Ikbal usai memimpin apel pergeseran pasukan di lapangan Gajah Mada Polda NTB, Jumat (4/12).
Personel yang digeser sudah menjalani rapid tes. Hal ini kata Ikbal, sesuai dengan arahan dari Mabes Polri. Jadi personel yang digeser ini adalah mereka yang hasil tesnya negatif. Adapun yang rekatif itu langsung digantikan dengan yang lain. “Ada 14 yang hasilnya reaktif. Itu sekarang sedang diisolasi. Mereka tanpa gejala tetapi kita cegah. Jangan sampai nanti merembet,”ucapnya.
Dilanjutkannya, seluruh personel ini mulai digeser lebih awal sebelum hari pencoblosan pada 9 Desember nanti agar bisa mengenali lingkungan yang ada. Kemudian menjalin silaturahmi dengan para petugas yang terlibat dalam pilkada. “Saya sudah perintahkan wajib mengenali lingkungan mereka. Siapa petugas yang terlibat, Linmas, KPPS. Mereka harus menjalin komunikasi sembari memberikan imbauan,”tegasnya.
Kepada personel yang bertugas, Ikbal meminta mereka profesional. Sebab jika ada yang berani tidak netral maka pihaknya bakal menindak tegas.” Kalau tidak netral kita proses hukum. Bukan hanya kode etik dan profesi tetapi hukum. Kalau terbukti pidanakan,”ucapnya dengan lantang.
Ikbal tidak menginginkan ada anggotanya membuat masalah. Para personel yang ditugaskan diminta harus menghadirkan keamanan dan kenyamanan. Bukan malah sebaliknya. Sebab jika ada personel tidak netral itu yang nantinya menjadi pemicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.
Disinggung mengenai daerah yang rawan terjadi konflik di tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada, Ikbal mengaku bahwa dalam hal ini semua daerah berpotensi terjadi konflik.”Saya kira kita menganut prinsip over estimate. Kita tidak ingin kecolongan. Oleh karena itu perintah saya kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan maksimal,”pintanya.
Untuk diketahui, tujuh kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak yakni, kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, kabupaten Bima dan kota Mataram. (der)
