Perkuat Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kanwil Kemenkumham NTB Koordinasi dengan Ditjen HAM

Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal HAM di Jakarta untuk membahas pelaksanaan Program Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah Tahun 2024, Rabu (3/7). (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal HAM di Jakarta untuk membahas pelaksanaan Program Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah Tahun 2024, Rabu (3/7).

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan diterima Dirjen HAM Dhahana Putra. Turut mendampingi, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Yankumham Achmad Fahrurazi, Kepala Divisi Imigrasi Wishnu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran.
Parlindungan mengatakan, kunjungan Kanwil Kemenkumham NTB ke Ditjen HAM untuk membahas mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN

“Sebagai upaya akselerasi P2HAM, setiap gubernur, wali kota dan bupati membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai P2HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Parlindungan seraya menambahkan, implementasi P2HAM ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan sudah menerapkan dan memenuhi kriteria pelayanan publik berbasis HAM.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkumham NTB Siap Fasilitasi Harmonisasi Pemda di NTB Melalui Paresean

Dhahana Putra mengatakan, HAM berlaku secara universal dan merupakan kewajiban dari negara melakukan pemenuhan HAM. Secara konstitusi yang diberikan amanat untuk penegakan HAM adalah Kementerian Hukum dan HAM namun diharapkan implementasi P2HAM ini dapat diterapkan di daerah.

Menkumham Yasonna H Laoly, dalam sejumlah kesempatan, mengapresiasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia. (putri)

Komentar Anda