KOTA BIMA — Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Hargnas) ke-30 tingkat Provinsi NTB, yang dipusatkan di Kota Bima, Kamis (27/7), berlangsung meriah. Kegiatan dihadiri Inspektur Utama BKKBN RI, Gubernur NTB yang diwakili Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Wali Kota Bima HM Lutfi SE, Ketua TP-PKK Provinsi NTB yang di wakili Ketua I TP-PKK NTB, FKPD Provinsi NTB dan Kota Bima, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, dan OPD KB Kabupaten/Kota se NTB.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima HM Lutfi mengatakan, peringatan Harganas dimaknai bukan sebagai kegiatan hura-hura semata. Tapi sebagai momentum bagi seluruh warga NTB untuk meningkatkan kualitas keluarga, melalui pola asuh keluarga yang baik. “Yang utama dalam membangun kualitas keluarga adalah rasa cinta,” ujarnya.
Selain keluarga, peran serta para kader dalam membina keluarga perlu diapresiasi. Sebab keberadaan mereka di tengah warga sangat ampuh menekan stunting dan gizi buruk. Terbukti saat ini Kota Bima hanya tinggal 12 persen saja prevalensi stuntingnya. “Stunting ini berdampak langsung pada anak dan masa depan bangsa. Sehingga saya sangat berharap semua pihak bisa kerja bersama dalam menuntaskan masalah ini,” tandas mantan anggota DPR RI ini.
Sementara Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Nunung Tri Ningsih menjelaskan stunting tidak hanya soal tinggi badan anak saja, tapi berpengaruh pada masa depan anak. Sebab, pengidap stunting pertumbuhan otaknya kurang berkembang. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Yang utama untuk meminimalisir stunting adalah peran dari keluarga. Hal itu dengan cara memperhatikan kebersihan lingkungan dan asupan gizi, serta mencegah adanya perkawinan usia anak. Sebab, risiko stunting sangat tinggi akibat perkawinan yang belum cukup umur tersebut. “NTB berada di peringkat pertama untuk perkawinan usia anak. Sehingga kita semua harus berperan aktif untuk mencegah masalah ini,” tandas Nunung.
Dia berharap ke depan seluruh pihak bisa kerja bersama pada penuntasan stunting. Salah satu caranya adalah rutin membawa anak ke Posyandu.
Ketua I TP PKK NTB, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi berharap ke depan selain stunting, seluruh pihak juga harus memerangi Narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini dalam upaya membangun NTB Gemilang ke depan. “Kami dari TP-PKK dalam setiap kunjungan selalu mendorong dan memotivasi keluarga untuk memerangi hal-hal tersebut. Karena itu sangat merusak generasi bangsa,” sebutnya.
Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono Ak M Ec Dev menyampaikan, Harganas tingkat Provinsi NTB ke-30 momentum yang tepat untuk penguatan komitmen bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting. “Dua amanah yang diberikan Negara kepada BKKBN, yaitu menjaga penduduk tumbuh seimbang, dan mewujudkan keluarga berkualitas,” katanya.
Dibidang kependudukan, Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana sukses mengantarkan kepada TFR Nasional di angka 2,14. Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, mencegah ledakan penduduk dan menekan jumlah kelahiran.
Tiga tantangan penting yang dihadapi adalah kesenjangan TFR antar wilayah. Kemudian bagaimana upaya percepatan peningkatan kualitas penduduk. Sehingga untuk peringatan Harganas ke-30 ini mengusung tema, “Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk NTB Gemilang dan Indonesia Maju”.
Di bidang pembangunan keluarga lanjutnya, harus mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan indikator indek pembangunan keluarga (i-Bangga). Yakni keluarga yang tentram mandiri dan bahagia. Angka capaian tahun 2022 sebesar 56,06 dari target 57 (98%). “Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas keluarga adalah pondasi kualitas suatu bangsa,” tegasnya.
Kualitas penduduk dan kualitas keluarga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, celah bonus demografi akan berakhir 2035. Sehingga kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan melalui percepatan peningkatan kualitas SDM, dan salah satu faktor penentunya adalah percepatan penurunan stunting.
Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun. Namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO. Sehingga masih berkategori darurat stunting.
Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 21,6 persen sedangkan NTB diangka 32,7 persen. Kalau dilihat dari pengukuran rutin bulanan dilaporkan melalui e-PPGBM tahun 2022 NTB pada angka 16,86 persen. “Kita harus mengerahkan segala daya upaya sehingga target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai,” harapnya.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa kepala BKKBN RI sangat mengapresiasi dan penghargaan kepala daerah, TPPS, dan petugas lapangan. Dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Khusus untuk percepatan penurunan stunting, BKKBN telah didukung berbagai mitra kerja melalui program bapak asuh anak stunting (BAAS) dengan melibatkan pemangku kepentingan dan forum CSR. “Terimakasih kepada TNI, POLRI, Perguruan tinggi dan LSM, NGO, Perusahaan Swasta, Media serta para dermawan,” katanya.
Usai sambutan dilanjutkan dengan acara penyerahan penghargaan dari BKKBN RI pada Wali Kota Bima atas suksesnya penyelenggaraan Hari Keluarga ke 30 tahun 2023 tingkat Provinsi. Kemudian Walikota Bima beserta Ketua TP. PKK Kota Bima juga memberikan plakat dan cindramata kepada Inspektur Utama BKKBN.
Selanjutnya Inspektur Utama BKKBN menyerahkan penghargaan pada Kepala LPP TVRI Stasiun NTB sebagai Duta Pencegahan Stunting di NTB. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pada berbagai lomba Harganas. Juga dilakukan launching 100 persen kampung keluarga berkualitas Kota Bima, ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota pada Kepala DPPKB Kota Bima, Hj. Nurjanah. Ari Dwikora Tono juga melantik Duta Gendre Desa Kabupaten Bima, serta secara simbolis menyerahkan 10.000 butir telur pada keluarga berisiko stunting.
Berikutnya Inspektur Utama BKKBN RI, Walikota Bima dan para undangan meninjau pelayanan KB di stan yang berada di timur Kantor wali kota. Mereka juga mengunjungi stan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor (UPPKA) dari seluruh daerah di NTB yang hadir pada kegiatan tersebut.
Sebelumnya juga dilaksanakan berbagai kegiatan lain TEMU TPK HEBAT di aula SMKN 3 Kota Bima pada, Rabu (26/7) lalu. Narasumber pada kegiatan ini yaitu dokter obgyn dan dokter spesialis anak dengan jumlah 150 peserta dari unsur TPK dan keder BKB.
Diselengarakan juga Kemah Bakti Stunting dan Jambore IPeKB pada Rabu (26/7) di Pondok Wisata Kolo, Kota Bima. TP PKK NTB mengadakan kegiatan Gedung Seni dan Budaya kota yakni Masa Transisi PAUD-SD yang menyenangkan dengan jumlah peserta 300 guru PAUD.
Tidak hanya di kota saja daerah lain juga dilaksanakan berbagai kegiatan. Di Kabupaten Bima dilaksanakan sosialisai kampung KB. Kemudian dilaksanakan juga penyaluran bantuan berupa telur kepada keluarga beresiko stunting dan balita stunting.
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan konvoi yang dimulai dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB bersama OPD KB kabupaten/kota se NTB(25/7). Memasuki Kabupaten Lombok Tengah, rombongan konvoi berhenti di Kantor Camat Kopang untuk memberikan telur kepada sasaran serta konvoi dilanjutkan bersama dengan rombongan OPD Lombok Tengah. Begitupun dengan kabupaten lainnya seperti, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima serta Kota Bima.
Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 tidak hanya diperingati sebagai momentum tahunan saja, melainkan harus dimaknai dalam rangka pengembangan sistem nilai-nilai yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, S.E dalam peringatan Harganas tingkat Provinsi NTB, di Kota Bima Kamis (27/7).
“Karena sejatinya, jiwa kita itu terbentuk dari nilai-nilai sistem yang ada pada keluarga. Maka dari itu, pola asuh dalam keluarga sangat menentukan masa depan kita seperti apa nantinya,” ungkap Lutfi.
Lebih lanjut, stunting dan gizi buruk akan menjadi fokus utama. Lutfi menyampaikan bahwa Kota Bima mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan saat ini berada pada angka 12.7%. “Tahun lalu, saya dan Ketua TP PKK menerima penghargaan MKK serta predikat Kota Layak Anak dengan kategori Nindya. Hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan penurunan stunting,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dra. Nunung Triningsih mengatakan bahwa BKKBN telah diberikan mandat sebagai ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang terintegrasi, kolaborasi untuk konvergensi lintas program, sektor dan dukungan pemangku kepentingan sangat diperlukan.
“Kesampingkan kepentingan golongan demi tujuan bersama yang memegang prinsip saling melengkapi dan saling memperkuat agar manfaat program dapat diterima oleh rumah tangga sasaran,” ungkapnya.
Terkait stunting, untuk mendukung pemenuhan capaian intervensi spesifik, dibutuhkan strategi pemenuhan capaian indikator intervensi sensitif. Intervensi sensitif sebagai target yang akan dipantau meliputi pelayanan KB pasca persalinan, cakupan calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan pra nikah, akses layanan air bersih, jaminan kesehatan nasional, pendampingan keluarga berisiko stunting, bantuan tunai bersyarat dan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan serta pemahaman yang baik tentang stunting.
“Tahun 2023 lokus berada di 10 kab/kota, data Pendataan Keluarga (PK) 2021 menjadi data dasar By Name By Address, yang reliable sehingga digunakan oleh PUPR untuk melakukan prioritas Program PUPR dan penajaman sasaran hingga level desa dan dusun,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, diperlukan bantuan Penyuluh KB untuk verifikasi dan validasi data Pendataan Keluarga sehingga tepat sasaran penerima program PUPR.
Dalam kegiatan yang sama, Ketua TP-PKK NTB yang diwakili oleh Ir. Hj. Lale Prayitna dalam sambutannya berharap berharap seluruh Tim Penggerak PKK dapat menggerakkan ibu-ibu pada semua tingkatan untuk bahu membahu dalam pemberdayaan keluarga serta selalu bekerja sama dengan pemerintah di daerah masing-masing.
Kepala BKKBN Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Inspektur Utama (Irtama), Ari Dwikora Tono bersama Kepala Biro SDM, Viktor Hasiholan Siburian mengatakan bahwa khusus untuk Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN telah didukung oleh berbagai mitra melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan melibatkan pemangku kepentingan.
Di samping itu, ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan peringatan Harganas tingkat provinsi di Kota Bima. Tidak hanya itu, dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada juara lomba dalam Harganas tingkat Provinsi NTB serta penyerahan piagam kepada Kepala LPP TVRI Stasiun NTB sebagai “Duta Penyiaran Pencegahan Stunting di Nusa Tenggara Barat”.
Momentum Harganas ini juga dijadikan sebagai momentum untuk launching 100% Kampung Keluarga Berkualitas serta pelantikan Duta GenRe Desa Kabupaten Bima. Sebanyak 10.000 butir telur juga diserahkan kepada keluarga berisiko stunting secara simbolis. Sebagai penutup kegiatan, dilakukan kegiatan kunjungan ke keluarga berisiko stunting di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima oleh Irtama beserta rombongan. (rl)
