MATARAM–Predikat Lombok sebagai destinasi halal dunia kini mulai dilirik oleh wisatawan dari sejumlah negara di dunia. Bahkan kunjungan wisatawan dari negara muslim baik di Asia maupun Timur Tengah sudah mulai banyak yang menikmati Lombok sebagai destinasi wisata.
Untuk mendukung dan memberi rasa nyaman bagi wisatawan akan makanan halal, Pemprov NTB kemudian memprogramkan sertifikasi halal bagi restauran, hotel dan rumah makan termasuk produk UMKM.Hanya saja, program destinasi halal yang diaplikasikan dalam sertifikasi halal bagi restauran sebagian hotel di Gili Meno, Air dan Trawangan (Matra) yang menjadi ikon pariwisata di NTB ini belum bisa menerapkannya.
Proses perizinan yang berbelit-belit, serta biaya yang cukup besar, menjadikan sebagian besar hotel di Gili Matra di Kabupaten Lombok Utara ini masih banyak yang tidak memiliki sertifikat halal food. “Proses perizinan sangat berbelit dan panjang waktunya. Hal ini juga menyebabkan hotel di Gili masih sedikit yang memiliki sertifikat halal food,” kata Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA), Vicky Hanoi kepada Radar Lombok via telepon selulernya, Rabu kemarin (5/7).
Menurut Vicky, proses yang berbelit dan waktu yang panjang disertai biaya yang cukup besar membuat sejumlah hotel di kawasan Gili,belum bisa mengurus sertifikat halal food. Terutama untuk fasilitas memasak yang harus diganti, sementara biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak hotel capai puluhan juta rupiah.
“Pada prinsipnya hotel di Gili ini tidak ada masalah dengan sertifikasi halal food. Hanya saja, perlu ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha hotel,” kata Vicky yang juga General Manager (GM) Pearl of Trawangan ini.
Selain itu, untuk mencarikan solusi terkait masalah sertifikasi halal food, ini, Vicky berharap ada inisiatif dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk menghadirkan seluruh GM Hotel yang ada di kawasan wisata Gili untuk memberikan sosialisasi terkait program sertifikasi halal dalam mendukung pariwisata halal NTB ini.
Karena selama ini, sambung Vicky, pengelola hotel di kawasan Gili tidak pernah mendapatkan sosialiasi secara resmi dari pihak terkait akan masalah program sertifikasi halal. “Kita minta duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi program sertifikasi halal food ini,” harap Vicky.
Hal senada juga disampaikan General Manager (GM) Hotel Villa Ombak, Gili Trawangan, I Made Mada bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait program sertifikasi halal food dari pihak berwenang. Kendati demikian, kata Mada, hotel yang dipimpinnya tersebut secara mandiri dengan biaya sendiri sudah mengurus sertifikasi halal food. “Untuk Hotel Villa Ombak sudah mendapatkan sertifikat halal food,” kata Mada.
Mada juga mengakui untuk mengurus proses sertifikat halal food cukup sulit. Terlebih lagi persyaratan dan biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Meski diatas kertas biaya untuk sertifikat halal food sebesar Rp 4,5 juta untuk restauran hotel, namun faktanya biaya yang harus dikeluarkan jauh leih besar. Karena itu, ia berharap,proses pengurus sertifikat halal food tersebut lebih disederhanakan, sehingga tidak terlalu memberatkan pengelola hotel.
Sementara itu, General Manager Hotel Ombak Sunset, Gili Trawangan, I Nyoman Diantara mengatakan, proses untuk perizinan halal food cukup panjang. Kendati demikian, pihaknya di Hotel Ombak Sunset secara mandiri telah mengurus sertifikat halal food. “Kalau kami di Ombak Sunset Hotel sudah punya sertifikat halal food,’ ujarnya. (luk)
