Pergub Jalan Kuras Ratusan Miliar

MANTAP : Banyak jalan yang kondisinya masih baik atau mantap, justru dianggarkan untuk diperbaiki. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Komisi IV DPRD Provinsi NTB telah mengeluarkan beberapa rekomendasi di penghujung tahun 2020. Salah satunya terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H Asaat Abdullah mengungkapkan, dalam pergub tersebut dijabarkan untuk apa saja anggaran sebesar Rp 750 miliar akan digunakan. “Kami sudah melakukan analisa, sudah mendalaminya. Ternyata, hanya Rp 354 miliar saja anggaran yang dibutuhkan. Kita melakukan pemborosan ratusan miliar,” ucap Asaat Abdullah.
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi IV H Achmad Fuadi dan anggota komisi H Ruslan Turmuzi. Para wakil rakyat ini sangat menyayangkan terjadinya pemborosan sekitar Rp 396 miliar. Banyak kejanggalan yang ada dalam proyek jalan melalui tahun jamak tersebut. Jalan-jalan yang saat ini kondisinya masih baik dan mantap juga dimasukkan untuk dianggarkan. “Jalan sudah baik, gak perlu diperbaiki lagi. Jalan yang sudah mantap kok dimantapkan lagi. Kan pemborosan,” sesal Asaat.

Belum lagi adanya anggaran untuk penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Kemudian anggaran untuk perencanaan yang mencapai Rp 29 miliar. “Ini kan tidak bangun jalan, tapi hanya pemantapan. Lucunya, ada anggaran untuk penyusunan amdal. Kan gak ada jalan baru yang akan dibangun,” bebernya.

Asaat mengaku tidak ingin berburuk sangka kepada gubernur maupun jajarannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun fakta yang ada patut dipertanyakan. “Mungkin karena tegesa-gesa saat menyusunnya, saya tidak ingin berprasangka untuk dijadikan ladang bagi-bagi proyek,” katanya.

Oleh karena itu, apabila tidak ada iktikad buruk dalam program tersebut, dirinya bersama seluruh anggota komisi IV meminta pergub direvisi. “Anggap saja Rp 400 miliar untuk biaya keseluruhan, itu semua sudah lebih dari cukup. Masih ada Rp 350 miliar anggaran yang bisa diselamatkan. Kita sudah sampaikan ke Gubernur, dan bilang akan dibicarakan di komisi IV. Tapi gak ada realisasi sampai sekarang,” bebernya lagi.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi meminta ruas jalan yang masuk dalam pergub segera dievaluasi. Caranya dengan merevisi pergub nomor 46 yang diduga kuat ada potensi praktik mark up anggaran. Dampak buruk dari program infrastruktur jalan melalui tahun jamak tersebut, banyak masalah lain yang tidak bisa tertangani. Padahal, Dinas PUPR sendiri bukan dinas yang hanya mengurus jalan. “Uang Rp 750 miliar itu sangat besar. Sumbernya dari APBD, gak ada dari yang lain. Harus dikurangi. Apakah PUPR hanya urus jalan? Kok jalan saja yang diurus, gimana dengan embung, tata ruang, dan lain-lain,” sindirnya.

Tahun 2020, awalnya dianggarkan sebesar Rp 250 miliar untuk program tersebut. Namun dikurangi menjadi Rp 75 miliar. Artinya, masih ada kewajiban sebesar Rp 675 miliar agar totalnya Rp 750 miliar. Uang sebesar Rp 675 miliar tersebut, melalui APBD 2021 telah dianggarkan Rp 200 miliar. “Berarti tahun 2022 yang menjadi tahun terakhir harus dianggarkan Rp 475 miliar. Ini kan sangat membebani daerah. Apalagi ternyata setelah kita kaji, banyak jalan yang masih bagus dianggarkan juga,” ungkap Ruslan.

Satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah merevisi pergub. Apabila diharuskan, perda nomor 12 juga bisa direvisi. “Kalau kita lihat RAB, ada dugaan mark up anggaran. Makanya mari kita perbaiki semuanya. Jangan paksakan diri,” ajak Ruslan Turmuzi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB H Sahdan yang dimintai tanggapannya belum memberikan penjelasan. Berdasarkan perda, total anggaran untuk infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak sebesar Rp 750 miliar. Dana sebesar itu harus dianggarkan selama 3 tahun.
Alokasi anggaran lebih banyak untuk jalan di Pulau Sumbawa. Dari Rp 750 miliar anggaran, sebesar Rp 484,7 miliar dibawa ke Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk Pulau Lombok hanya Rp 265,2 miliar. Jalan-jalan di Pulau Lombok yang masuk dalam program tersebut, di antaranya jalan Masbagik – Pancor dengan biaya Rp 10 miliar. Kemudian jalan Bengkel – Kediri dengan biaya Rp 8,9 miliar. Selanjutnya jalan rute Kediri – Praya dengan biaya Rp 24,9 miliar, Rembiga – Pemenang sebesar Rp 37,2 miliar, rute Batunyala – Sengkol sebesar Rp 41,4 miliar, Keruak – Pancor sebesar Rp 14,9 miliar, Keruak – Labuan Haji sebesar Rp 21,8 miliar.

Berikutnya di Kota Mataram, untuk jalan Brawijaya sebesar Rp 6,6 miliar, jalan Langko sebesar Rp 7,7 miliar, jalan Pejanggik sebesar Rp 10,7 miliar, jalan pendidikan sebesar Rp 16,5 miliar, dan lain-lain. Total jalan yang akan diperbaiki di Pulau Lombok sebanyak 17 ruas.

Kemudian untuk di Pulau Sumbawa, jalan yang akan diperbaiki diantaranya jalan Tawali – Sape dengan biaya sebesar Rp 60 miliar. Selanjutnya Tetar – Lunyuk sebesar Rp 23,3 miliar, Lenangguar – Lunyuk sebesar Rp 43,6 miliar, Karumbu – Sape sebesar Rp 22,2 miliar, Kiwu – Sampungu sebesar Rp 26,1 miliar, dan beberapa ruas jalan provinsi lainnya. (zwr)