MATARAM – Berbeda tradisi partai politik pada umumnya. Partai Nasdem tidak punya tradisi menggelar musyarawah daerah (Musda) atau sejenisnya dalam periodesasi kepengurusan, baik ditingkat DPW dan DPD kabupaten kota.
Ketua DPW dan DPC kabupaten kota, dan pergantian kepengurusan menjadi hak proregatif ketua umum DPP dan tergantung dari evaluasi dan kebutuhan bagi proses penyegaran di internal partai. Hal itu disampaikan ketua DPW Partai NasDem NTB, Muhammad Amin, Minggu kemarin (8/1). “Partai NasDem agak berbeda parpol lainnya. Kita tidak punya tradisi musda atau muswil. Pergantian ketua di daerah dan kepengurusannya tergantung kebutuhan partai,” kata mantan Wakil Gubernur NTB.
Menurutnya, periodesasi kepengurusan di tingkat DPW dan DPD kabupaten kota itu ditentukan dari hasil evaluasi dan kebutuhan di internal partai. Jika dari hasil evaluasi di daerah bersama DPP, diperlukan ada pergantian kepengurusan misalnya di tingkat DPW. Maka pihaknya di tingkat DPW akan mengajukan usulan kepada DPP terkait pergantian dan penyegaran kepengurusan tersebut.
Begitu dengan di DPD kabupaten kota. Usulan pergantian dan penyegaran kepengurusan DPD kabupaten kota diajukan oleh DPW ke DPP. “Tetapi memang siapa nanti ditunjuk sebagai ketua DPW dan DPD kabupaten kota, itu hak proregatif ketum DPP. Kita hanya mengajukan usulan saja,” paparnya.
Amin mengakui, kepemimpinan diri sebagai ketua DPW Partai NasDem NTB sudah memasuki tahun ke enam. Hasil evaluasi kepengurusan partai NasDem NTB dibawah kepemimpinan dirinya dinilai cukup baik dan berhasil. Sehingga DPP memutuskan tetap mempercayakan kursi ketua DPW Partai NasDem NTB kepada dirinya. “NasDem NTB dinilai cukup berhasil oleh DPP,” ucap mantan politisi partai Golkar NTB.
Dia kemudian membeberkan, pada pemilu legislatif 2019 lalu di NTB, Partai NasDem jadi parpol paling banyak penambahan jumlah kursi di DPRD NTB. Dari dua kursi pada pileg 2014 meningkat jadi 5 kursi. Ada penambahan tiga kursi.
Selain itu, dari hasil evaluasi DPP, partai NasDem di NTB cukup kondusif dan sepi dari konflik internal. “Sehingga kepengurusan DPW Partai Nasdem NTB tetap dipertahankan,” imbuhnya.
Lebih lanjut diungkapkan, pasca pemilu legislatif 2019 lalu, ada dua kepengurusan Partai Nasdem DPD kabupaten kota sudah berganti. Yakni, Kota Mataram dan Lombok Utara.
Kota Mataram dari Syamsul Bahri diganti Lalu Patahillah Prawiranegara, dan Lombok Utara Datu Rahadian diganti Fajar Marta. “Prinsipnya, periodesasi kepengurusan partai Nasdem di daerah tergantung kebutuhan partai,” pungkasnya. (yan)
