Lebih jauh disampaikan, karena banyaknya usulan maka disepakati namanya Bandara Internasional Lombok (BIL). Hal itu karena nama bandara mencakup keseluruhan. Kemudian saat itu pihaknya menyampaikan dengan nama BIL ternyata mampu menaikan posisi Lombok di kancah internasional. “Secara sosial kemasyarakatan maka nama BIL ini mewakili nama Lombok keseluruhan, jadi tidak ada cemburu sosial. Yang jelas kalau sebelum lebaran katanya ada pertemuan saya tidak hadir,” tegasnya.
Kepala Disbudpar Lombok Tengah ini juga mengaku, tidak pernah diundang dan apa yang disampaikan itu siap akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya secara adat Sasak bahwa Pemprov NTB dianggap bejajah, lekak (bohong/licik) dan lain sebagainya. “Saya tidak mengatakan beliau pembohong tapi saya jelas tidak pernah diundang. Jadi kalau alasanya ada uji publik maka buktikan dengan otentik,” tantangnya.
Putria menegaskan tak mempersoalkan pergantian nama bandara itu. Namun, gunakan nama yang betul-betul netrali bagi keseluruhan masyarakat. Secara sosial ekonomi juga bisa mengangkat perekonomian menjadi positif. “Yang saya katakan itu bejajah karena itu tidak benar saya hadir. Makanya kami sampai kapan pun Lombok Tengah tetap menolak,” tegasnya.
Pihaknya sudah memberikan peringatan kepada Pemprov NTB agar bisa duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Kalaupun pemprov tetap tidak mau dan memaksakan kehendaknya, maka pihaknya tidak bertanggung jawab ketika nantinya terjadi permasalahan di tengah masyarakat. “Yang jelas dengarkan aspirasi masyarakat Lombok Tengah harus didengarkan. Kalau tidak, maka kami tidak akan bertanggung jawab,” tegasnya. (met)
