Perekam KTP di Rumah Kepala Dukcapil, Massa Aksi Meradang

DIAMANKAN: Kendaraan Dinas Kepala Dukcapil KLU dititipkan di Polres untuk proses lebih lanjut. Massa sempat mendesak kepolisian agar mobil ini disita sebagai barang bukti. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Puluhan massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA) melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) KLU sekitar pukul 09.00 WITA, Selasa (17/11) kemarin.

Ketua Divisi Hukum JODA Ilyas Husain mengungkapkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 sebanyak 171.477 kemudian di DPT 2020 bertambah menjadi 172.530. Dari hasil pleno KPU terdapat 785 pemilih baru (pemula), lalu terdapat 2.700-an belum jelas data kependudukannya. Dalam hal ini Dukcapil diminta memvalidkan datanya.  “Dukcapil diminta untuk menvalidkan, bukan merekam KTP-el,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Ilyas, ditemukan ada perekaman warga malam hari di rumah Kepala Dukcapil KLU Fahri di Dusun Menggala, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang. Seharusnya bukan dilakukan di rumah Fahri, melainkan di Kantor Desa/Kantor Camat, dan jam kerjanya juga diatur. Terlebih dalam hal ini, Fahri adalah paman dari calon bupati petahana Najmul Akhyar. “Dan kami merasa Kepala Dinas melanggar hukum, karena itu kami meminta pihak Kepolisian dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut,” tegasnya.

Massa sendiri meminta agar kepolisian menyita mobil dinas Fahri yang di dalamnya diduga berisi bukti bahwa perekaman dilakukan di rumah pribadinya itu. Tetapi karena tak kunjung ditanggapi, aksi pun memanas.

Lantas datang sejumlah Anggota DPRD Fraksi Gerindra pendukung JODA. Antara lain Ketua DPRD KLU Nasrudin, Ketua Komisi III Artadi, Sekretaris Komisi II Hakamah. Kemudian Salitep dan Rianto. Mereka berusaha menenangkan pendukung JODA namun aksi tetap memanas; mendesak agar mobil dinas beserta barang bukti lain dibawa ke Polres KLU. “Kita harap masyarakat tenang, kita akan proses untuk penyerahan barang bukti ke Polres,” kata Nasrudin.

Para pendukung JODA baru tenang ketika Waka Polres KLU tiba di lokasi dan mengajak kuasa hukum JODA, jajaran Fraksi Gerindra bertemu dengan Kepala Dukcapil KLU di ruang kerjanya. “Kita minta barang aset ini diamankan dulu di Polres supaya tidak menimbulkan kerusakan dari warga, dan warga bisa pulang,” ucap Nasrudin diamini jajaran.

Hal serupa disampaikan Politisi Hanura pendukung JODA, Ardianto yang juga hadir di lokasi. Menurutnya, tindakan Kepala Dukcapil sudah melanggar hukum karena telah menggunakan fasilitas negara dan menyalahgunakan jabatan sebagai Kepala OPD melakukan perekaman KTP-el di kediaman pribadi. “Ini jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum dan bisa jadi sebagai salah satu indikasi pelanggaran terhadap jalannya pilkada,” katanya.

Sementara itu, Waka Polres KLU Kompol Setia Wijatono menegaskan, dengan memegang asas praduga tak bersalah, mobil dinas dititip dulu di Polres untuk mengurai massa dan juga demi pertimbangan Kamtibmas untuk menitipkan dulu aset negara tersebut. “Kita minta sopir Dukcapil yang bawa untuk dititipkan di Polres,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dukcapil KLU Fahri mengungkapkan, pihaknya hanya memenuhi amanat KPU untuk merekam 2.761 warga yang berusia 17 tahun pada 9 Desember. Untuk wilayah Kecamatan Bayan dipersilakan merekam di Kantor Camat Bayan, warga Kayangan di Kantor Camat Kayangan. “Lalu, untuk Kecamatan Gangga dipersilakan ke Kantor Dukcapil. Sedangkan untuk Kecamatan Tanjung kita mobile (pelayanan keliling) lima hari dan lima hari juga di Kecamatan Pemenang,” ungkapnya.

Terkait alat perekaman KTP-el yang dibawa ke rumah pribadi, Fahri mengaku, dirinya berinisiatif sebagai kado terakhir menjelang pensiun untuk merekam di rumah pribadi dan disetujui oleh jajaran dinas. “Rencana saya dua hari, dan masih banyak warga di Menggala belum punya adminduk, yang sering datang ke rumah. Lalu saya bawakan berkasnya ke kantor, setelah itu dibawakan pulang lagi,” jelasnya.

Adapun yang diurus warga tidak hanya KTP, tapi juga akta kelahiran dan lainnya. Dan pelayanan di rumah pribadi juga sudah diumumkan melalui pengeras suara masjid bukan lewat timses. “Saya juga tidak pernah membahas atau mengarahkan masyarakat yang mengurus KTP-el tentang pilkada,” jelasnya.

Dirinya hanya ingin bagaimana perekaman bisa tuntas, tidak ada niatan untuk memanfaatkan situasi. “Saya tidak pernah bicara pilkada, yang saya inginkan bagaimana amanat peraturan perundang-undangan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, yang diminta justru door to door dari pintu ke pintu, dan pelayanan keliling sudah dari dulu kita jalankan,” paparnya.

Diungkapkan, alat perekaman dipakai pelayanan keliling di Kantor Camat Pemenang sampai Jumat (13/11), lalu sorenya itu alat perekaman dititip di kediaman Fahri karena rencana Senin (16/11) dan Selasa (17/11) akan dipakai perekaman. Pelayanan di rumahnya pun dilaksanakan sesuai jam kerja, dari pagi sampai sore. Kemudian, pada sore hari lanjut Fahri ada Intel Polres KLU menanyakan pelayanan tersebut. Kemudian Senin malam, Kapolres beserta rombongan datang ke rumah Fahri menanyakan hal tersebut. “Pak Kapolres meminta membawa alat perekaman dengan menggunakan mobil dinas. Lalu tadi malam saya bel staf yang berada di sekitar Pemenang untuk membuka alat perekaman dan dibawa ke Kantor Dukcapil,” bebernya. (flo)