Sejumlah OPD Lamban Tetapkan KPA dan PPK
GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana mempercepat proses pelelangan semua proyek fisik maupun pengadaan di tahun ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam APBD 2020. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar, Ahad Legiarto, memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran 2020. Tahun ini ada 118 paket proyek yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa. Namun rencana mempercepat proses lelang meleset karena sejumlah OPD masih belum menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “ Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan (SK) penunjukan KPA dan PPK, namun masih ada yang belum,” ungkapnya kemarin.
Pihaknya telah mempercepat proses entri data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Sebelum tanggal 27 Januari lalu, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.“Kemudian kami melakukan workshop dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen,” jelasnya.
Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen meng-entri SiRUP. Antara lain Bappeda, Sekertariat DPRD, Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.”Mohon dukungannya untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entri di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, H. Deny Asmawi, mengatakan, salah satu upaya mencegah keterlambatan dalam proyek pembangunan ada di perencanaan. Perencenaan harus dilakukan lebih awal dan lebih matang lagi. Karena ia melihat sejumlah proyek mengalami keterlambatan pembangunan bukan karena masalah saat proses pembangunan, melainkan lebih kepada proses awalnya, mulainya dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek dimulai.” Kalau perencanaan dilakukan lebih awal, keterlambatan pembangunan proyek bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Molornya sejumlah proyek disebabkan tidak matangnya proses perencanaan.”Perencanaan dan penganggaran proyek di Lobar ini yang suka terlambat, sehingga pengerjaan jadi terlambat,” katanya.
Menurutnya, di setiap tahun anggaran, banyak proyek yang tidak tepat dari sisi perencanaan. Rencana percepatan perencanaan dan tender ini diharapkan bisa mengubah cara kerja Pemkab Lobar, sehingga pada tahun 2020 semua proyek fisik bisa selesai tepat waktu.(ami)
