Percepat Penanganan Bencana, Fauzan Khalid “Gedor” Kementerian

DANA PUSAT : Bupati H. Fauzan Khalid bersama Kepala Dinas Perkim H. Lalu Winengan dan Kepala Pelaksana BPBD Mahnan saat bertemu dengan pejabat Kementerian Koordinator PMK di Jakarta. (Igit/Radar Lombok)

GIRI MENANG- Langkah percepatan penanganan bencana di Lombok Barat terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemarin, Bupati H. Fauzan Khalid bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mahnan, dan Kepala Dinas Perkim, H. Lalu Winengan, bertemu dengan pejabat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Penanganan bencana di Lombok Barat seperti banjir yang terjadi baru-baru ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “ Pertama ada sisa 14 miliar dana RTG. Kita ingin dana ini dipakai untuk perbaikan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan dan lain-lain. Kedua, untuk penanganan pasca banjir kemarin kita butuh sekitar Rp  Kedua, untuk penanganan pasca banjir kemarin kita butuh sekitar Rp 140 miliar lebih. Ini yang sedang kita urus,” ungkap Fauzan Khalid saat berada di kantor BNPB Jakarta setelah dari kantor Kemenko PMK.

Penanganan pasca bencana, kata bupati, juga menyangkut penanganan aspek ekonomi warga pasca bencana. Pemkab Lobar juga punya keinginan merelokasi warga yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor seperti yang ada di Kekait dan Guntur Macan. Jika ini dilaksanakan,  warga akan mendapat lahan baru di radius aman bencana.” Semua kita urus secara serius. Yang terpenting adalah dampak bencana bisa kita tangani dengan baik,” ungkapnya.

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, Nelwan Harahap, mengatakan kementerian akan memprioritaskan penanganan bencana di Lobar, termasuk juga menuntaskan program rekonstruksi pasca gempa. “ Kita sudah gelar rapat soal ini. Kita juga akan rakor, kita mau rakor di Lombok saja di awal tahun besok,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Mahnan, menambahkan, pihaknya mengusulkan Rp 140 miliar lebih untuk penanganan banjir bandang, penanganan ini untuk perbaikan rumah dan fasilitas infrastruktur yang rusak dampak bencana banjir dan longsor. Selain usulan BPBD, ada juga dari OPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penanganan kerusakan infrastruktur. “Usulan ini untuk bantuan, penanganan kerusakan rumah, infrastruktur, tebing longsor, sekolah rusak. Itu memang kita ajukan Rp 140 miliar lebih,” jelas Mahnan.

Total kerusakan dampak bencana yang diusulkan ke pusat terdiri dari rumah sebanyak 1.850 unit, fasilitas pendidikan 36 unit, fasilitas peribadatan 1 unit, talud 1 unit dan jembatan 3 unit. Sedangkan untuk warga terdampak sebanyak 9.370 KK, 28.380 jiwa dan 2.762 jiwa masih mengungsi. Korban meninggal 5 orang dan 14 jiwa mengalami luka-luka.

Termasuk kata dia, Pemda mengusulkan dana RTG di Lobar senilai Rp 14 miliar untuk penanganan rumah rusak dampak bencana di Lobar.

Di luar usulan BPBD lanjut Mahnan, Dinas PU juga mengusulkan ratusan miliar untuk penanganan kerusakan infrastruktur PU, air bersih dan lain-lain. Ia berharap agar usulan Pemda ini bisa disetujui pusat.(git/ami)