GIRI MENANG – Perbaikan terhadap rumah korban banjir bandang di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Delapan bulan lebih, sejak banjir bulan Desember tahun 2021 sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Pusat terkait dana untuk perbaikan rumah korban banjir bandang yang terjadi pada Desember tahun 2021 lalu.
Warga masyarakat para korban bertanya kapan perbaikan rumah mereka akan dilaksanakan. Terhadap pertanyaan ini, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menyebutkan, dari hasil kordinasi dengan pemerintah pusat terhadap usulan perbaikan rumah korban banjir bandang. Bupati mengatakan hingga saat ini, pemerintah pusat belum memberikan kepastian anggaran untuk perbaikan rumah korban banjir. “Belum ada jawaban pasti dari pusat, dari anggaran prioritas yang diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Bupati saat ditemui belum lama ini di ruangannya.
Pihaknya menyebutkan, terakhir pihaknya komunikasi dengan pemerintah pusat bersama beberapa anggota DPR-RI beberapa pekan yang lalu, komunikasi terkait dengan usulan tindak lanjut dari usulan Pemkab Lombok Barat untuk perbaikan rumah korban banjir. Namun dari pemerintah pusat belum juga memberikan kepastian anggaran. “Kalau anggaran dari saya, pasti saya bangun tapi ini kita masih berjuang,” tegasnya.
Untuk diketahui, akibat dari bencana banjir bandang, tercatat ada 1.850 rumah terdampak banjir. Namun dari data ini, hanya sebanyak 95 unit mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan berat yang layak diusulkan untuk penanganan ke pusat. Kerusakan 95 unit rumah itu. Rusak ringan 18 unit, rusak sedang 26 unit, rusak berat 61 unit. Serta ada tembahan rumah yang akan direlokasi 50 unit dan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang rusak diterjang banjir dan longsor sebanyak 31 unit.
Tidak hanya Bupati, masyarakat juga bertanya ke DPRD Lombok Barat. Wakil ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha menegaskan sebagai wakil rakyat dirinya pun ditanya oleh korban bencana bagiamana kelanjutan penanganan dampak banjir terutama rumah warga. “Karena pak bupati janji langsung ke warga pada saat turun langsung, akan perbaiki ini, akan bangun ini, tapi sampai sekarang belum. Ini warga yang tanya, dan nagih,” kata ketua DPD PKS itu.
Menurutnya, tahun ini menjadi momentum bagi bupati untuk merealisasikan komitmen dan janjinya. Karena ini bukan sekadar janji, namun itu menjadi kewajiban Pemda. Harusnya bagiamana caranya Pemda merealisasikan. “Bahkan kata dia, ada salah satu KK di Kekait itu menjadi korban gempa tahun 2018. Lagi-lagi mereka terkena banjir tahun 2021 akhir. Namun hingga saat ini belum ada diberikan bantuan untuk penanganan rumahnya,” tuturnya.
Ia melanjutkan, keluarga ini pun terpaksa tinggal di berugak, dengan kondisi sakit-sakitan. “Mereka (Suami isteri) sakit-sakitan. Hal semacam ini, meskipun satu dua KK, namun kalau tidak selesaikan akan menjadi masalah besar. “Karena ini terkait dengan hak rakyat, dan mereka dijanjikan,” imbuh dia.
Ia berharap jangan sampai kata dia, direalisasikan tahun 2023. Karena seharusnya ada celah Pemda menangani. Misalnya, dari program rumah kumuh yang bisa diprogramkan untuk penanganan rumah warga korban bencana ini. Di samping kata dia, Pemda harus lebih proaktif melobi ke pemerintah pusat. (ami)
