MATARAM – Perambahan hutan di wilayah NTB terus terjadi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh masyarakat sekitar hutan.
Menurut Kepala Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Lombok Barat Sudirati, selama ini perambahan terjadi setiap hari di desanya. Tidak ada petugas yang datang mengawasi. “Petugas datang sekali setahun, sementara perambah hutan kerja setiap hari,” ungkapnya dalam dialog tentang tata kelola hutan yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Kamis kemarin (5/1).
Perambahan hutan di wilayah Karang Bayan telah terjadi sejak lama. Pelakunya merupakan orang luar, sementara warga sekitar hanya sekedar dimanfaatkan tenaganya saja. Sudirati sendiri selaku kepala desa sulit mengambil tindakan karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya.
[postingan number= 3 tag=”hutan”]
Bukan hanya sekedar merambah hutan, praktek jual beli lahan juga nyata-nyata terjadi. Masyarakat bahkan memanfaatkan hutan untuk dirubah menjadi lahan, kemudian lahan tersebut dijual ke orang lain. “Orang luar juga banyak masuk, sementara petugas tidak ada yang kesana,” bebernya dalam dialog yang dihadiri para pejabat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB itu.
Diakuinya, kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan sangat rendah. Sudirati sendiri tidak ingin menyalahkan warganya saja. Mengingat, dari pemerintah kabupaten maupun provinsi sendiri tidak memberikan pembinaan. Apabila pemerintah serius ingin menjaga hutan, lanjut Sudirati, seharusnya pengawasan diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar tumbuh kesadaran menjaga hutan demi kepentingan bersama. “Ini malah orang luar maupun warga sekitar dibiarkan buka hutan, terus dijual. Buka lagi yang baru, dijual untuk beli motor atau bangun rumah. Tidak ada tuh petugas yang datang,” tuturnya.
Saat ini, perambahan hutan bahkan sudah semakin liar. Perambahan sampai naik ke atas gunung. Apabila ini terus dibiarkan, Sudirati yakin tidak lama lagi hutan akan habis. Akibatnya, banjir akan menjadi ancaman akibat ulah manusia itu sendiri.
Fakta yang sama dibeberkan oleh H Muhammad Sarnah Kepala Desa Batu Mekar. Dulu hutan di wilayahnya tidak pernah dilirik oleh investor ataupun pihak luar. Tapi beberapa tahun terakhir, hutan bukan hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar, tetapi juga dilirik orang luar.
Kondisi saat ini, banyak hutan ditebang kemudian dijadikan lahan. Warga lebih memilih untuk menanam pisang di lahan hutan tersebut. “Mereka juga jelas-jelas jual beli lahan disana. Saya sudah minta kepada semua kadus agar jangan terlibat, jangan sampai nanti kita digeret ke ranah hukum gara-gara itu. Makanya petugas turun dong. Kan tahu hutan banyak kritis,” pintanya.
Direktur Walhi NTB, Murdani menilai fakta perambahan hutan di kecamatan Lingsar juga terjadi di wilayah lainnya. Bahkan, data Walhi menyebutkan kondisi hutan kritis di NTB sudah mencapai 78 persen. Presentase tersebut jauh di atas klaim Dinas Kehutanan yang hanya sekitar 50 persen.
Luas kawasan hutan di Provinsi NTB mencapai 1.071.722,83 hektar. Lahan yang kritis menurut Dinas Kehutanan sekitar 50 persen atau sudah mencapai 578.645 hektar. “Banjir di Bima kemarin itu, sudah kami prediksi. Masalahnya hutan yang rusak sangat parah disana, bisa jadi setiap tahun Bima akan banjir,” ucap Murdani.
Begitu juga dengan di pulau Lombok terutama di Kota Mataram dan juga sekitar hutan. Apabila hal ini dibiarkan, maka ancaman banjir akan terus datang. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar serius melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat.
Murdani mengaku sangat menyesalkan sikap Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang membuat lowong jabatan Kepala Dishut NTB. Padahal saat-saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan. Apalagi tragedi banjir di Bima sudah jelas disebabkan oleh rusaknya hutan disana.
Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Anto Muksin mengatakan, pihaknya selama ini telah berupaya menjaga hutan dengan baik. Namun keterbatasan personil menjadi salah satu penyebab kendala di lapangan. “Sebenarnya semua hutan di NTB sudah ada diurus oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kedepan 23 KPH ini kita upayakan untuk maksimal menjaga dan mengelola hutan,” katanya. (zwr)
