Penyusunan SOP ‘New Normal’ Pariwisata Tanpa Melibatkan Industri

Dewantoro Umbu Joka (DEVI HANDAYANI/RADAR LOMBOK )
Dewantoro Umbu Joka (DEVI HANDAYANI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ‘New Normal’ berbasis CHS (Cleanliness, Health, and Safety) untuk destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Hanya saja, dalam penyusunan SOP ‘New Normal’ pariwisata NTB, justru tidak melibatkan pelaku usaha industri pariwisata.

Beberapa stakeholders kepariwisataan yang dilibatkan untuk percepatan pemulihan pariwisata. Salah satunya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB sebagai perwakilan industri pariwisata. Hanya saja, tidak semua asosiasi terwakili dilibatkan dalam GIPI tersebut.

“Memang GIPI itu anggotanya dari industri pariwisata, tetapi anggotanya jangan asal kita sebut,” kata Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) NTB, Dewantoro Umbu Joka, kepada Radar Lombok, Senin (1/6).

Sebelumnya, Umbu bersama dengan industri pariwisata lainnya dan Dinas Pariwisata kabupaten/kota melakukan rapat pembahasan “New Normal”.  Di mana setelah rapat tersebut akan membahas terkait dengan SOP ‘New Normal’ pariwisata bagaimana dan seperti apa.

“Kita hanya ngumpul saja (rapat), begitu menyusun (SOP) industri di wakili oleh GIPI, tapi industri yang mana diwakili,” sesalnya.

Menurutnya, dalam menyusun SOP perlu melibatkan semua pihak pelaku industri pariwisata. Tentunya dari masing-masing industri memiliki SOP mereka sendiri. Nantinya, itu yang dibahas kemudian baru disusun.

“Kalau menyusun SOP itu harusnya sama-sama dari travel agent bagaimana, hotel gimana, tour gaet bagaimana dan lainnya. Lah GIPI (yang mewakili) ini kan semacam dia bukan pelaku (pariwisata,red),” tegasnya.

Umbu mempertanyakan, siapa saja anggota dari GIPI NTB tersebut dan justru tidak jelas. Pasalnya, sampai saat ini belum diketahui anggotanya siapa saja. Meskipun sebelumnya sempat dibentuk bersama dengan 5 asosiasi pariwisata. Hanya saja tidak ada kelanjutan setelah itu. Ia menilai, anggota GIPI harus mendaftar menjadi anggota, karena GIPI memiliki ketentuan dan punya AD/ART.

“Siapa anggotanya, kita saja tidak tau siapa anggotanya. Musti jelas dahulu, kumpul dahulu, ini hanya dibentuk saja. Setelah itu tidak ada kelanjutan, ini hanya yang ada pengurus semuanya, anggotanya siapa,” bebernya.

Kendati demikian, Umbu tidak mempersoalkan terkait dengan hal tersebut, jika memang sudah ada SOP ‘New Normal’ telah disusun dan dengan perwakilan dari GIPI NTB.

“Tapi menurut saya biarkan saja, tapi kalau mewakili anggota (GIPI, red), ini anggotanya yang mana,” kata Umbu.

Umbu bersama industri pariwisata lainnya yang bukan anggota GIPI akan membuat SOP sesusai dengan penangangan Covid-19.  Dalam SOP yang disiapkan pelaku usaha harus tahu persiapan yang dibutuhkan. Seperti agen perjalanan wisata yang siap menerapkan protokol penanganan Covid-19, seperti rutin menyemprot mobil tur dengan disinfektan, mewajibkan seluruh anggota asosiasi menggunakan masker, dan lain-lain.

Diakui Umbuh, jika usaha pariwisata tidak dapat berjalan sendiri. Penerapan SOP tersebut akan berbeda-beda di setiap asosiasi. Kendati demikian, persiapan dari masing-masing pihak perlu dikoordinasikan dengan baik, agar persiapan menuju kenormalan baru di NTB lebih baik dan berjalan lancar.

“Kita musti ketemu dulu. Dari sisi guide bagaimana dari HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), guide kita musti cek dahulu. Jarak antara tamu dan guide itu bagaimana. Kita musti tanya apakah guide itu sehat dan lain-lain,” pungkasnya. (dev)