MATARAM – Bertambahnya angka kemiskinan di Provinsi NTB menjadi sorotan berbagai pihak.
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memamerkan berbagai keberhasilan dan prestasinya. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi NTB pada kwartal pertama 2016 menjadi yang tertinggi se-Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB) merilis, jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 804.440 orang atau bertambah 2.150 orang dibanding keadaan pada September 2015 sebanyak 802.290 orang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah memberikan jawaban atas persoalan ini. “SKPD terkait belum maksimal saja, kurang fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan,” kata Ridwan Syah kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (19/7).
Setiap tahun, anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan nilainya ratusan miliar. Tetapi lanjut Ridwan Syah, kemiskinan bukannya berkurang malah bertambah. Hal seperti ini bisa terjadi tentunya ada sesuatu yang salah.
Reformasi anggaran, menurut Ridwan Syah menjadi solusi untuk mengatasi semua itu. Selama ini anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan belum dioptimalkan dengan baik. “Untuk menurunkan angka kemiskinan, harus dilakukan reformasi anggaran,” ucapnya.
Kedepan, semua SKPD akan dilibatkan dengan aktif dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai indikator kemiskinan harus disikapi dengan program yang menyentuh langsung sasaran. Misalnya kemiskinan karena pendapatan yang kurang, Pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Begitu juga dengan indikator kemiskinan karena rumah yang kumuh misalnya, dalam hal ini SKPD terkait harus lebih agresif dalam menuntaskan masalah tersebut. “Bertambahnya angka kemiskinan merupakan tantangan kita semua, SKPD terkait harus maksimal bekerja,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan menurunkan angka kemiskinan, Pemprov akan langsung mengintervensi Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua pihak harus terlibat dan bekerja sama dengan baik. “Makanya nanti kan APBD kabupaten/kota itu kita evaluasi, semua program harus sinkron dan jelas anggaran pengentasan kemiskinan itu ada,” tambahnya.
Salah satu kendala utama dalam mengurangi angka kemiskinan diakui Ridwan Syah, tidak adanya data valid tentang orang-orang miskin di NTB. Padahal semua itu sangat penting sehingga program yang akan ditelurkan bisa tepat sasaran. “Itu kendala kita, data byname-byadress itu yang gak kita punya. Itu yang sedang kita upayakan saat ini,” tutpnya. (zwr)
