Penyaluran KUR Masih Terjadi Ketimpangan

RAKOR KUR: Dari kanan, Kepala Cabang BRI Mataram, IGNG Jaya Hardana, Kepala OJK, Yusri, Moderator dari Unram, dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, Taukhid, saat Rakor perluasan KUR di Kantor Gubernur, Selasa (18/10) (LUKMAN HAKIM/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh lembaga perbankan yang telah ditunjuk pemerintah di Provinsi NTB dinilai masih terjadi ketimpangan. Penyaluran KUR justru didominasi dua kota NTB, yakni Kota Mataram dan Kota Bima, sementara kabupaten lainnya masih minim.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setprov NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, pada pertemuan rapat koordinasi perluasan kredi usaha rakyat se NTB yang dihadiri Kepala OJK NTB, Yusri, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB,  Taukhid, Kepala Cabang BRI Mataram, IGNG Jaya Hardana dan puluhan dari perwakilan SKPD lingkup pemprov NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa kemarin (18/10).

Menurut Manggaukang pendistribusian penyaluran KUR oleh lembaga perbankan hendaknya tidak hanya menumpuk di perkotaan saja yang nota bene merupakan usaha perdagangan. Padahal, sektor yang besar peranannya menopang perekenomian nasional dan lebih khususnya Provinsi NTB adalah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

Tapi jika melihat data debitur penerima program KUR dengan suku bunga 9 persen flat pertahun ini, justru didominasi sektor perdagangan yang ada di Kota Mataram dan Kota Bima. “Penyaluran KUR di NTB masih terjadi ketimpangan. Bahkan sektor perdagangan mendominasi penerima KUR ini,” sebut Manggaukang.

Manggaukang berharap kepada lembaga perbankan penyalur KUR untuk memberi perhatian dan perlakuan sama terhadap sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang juga memiliki potensi besar dalam menggeraka sektor riil perekenomian di Provinsi NTB. 

“Kita ingin akses permodalan melalui KUR ini bisa juga dinikmati oleh sektor pertanian dan perikanan. Tidak hanya ditumpuk di sektor perdagangan di perkotaan saja,” kata mantan Kabag Humas Pemprov NTB ini.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Layanan Usaha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Hj. Haidar Indiana mengatakan, hingga saat ini pelaku usaha di sektor peternakan masih kesulitan mengakses KUR. Padahal, dari sisi kelayakan usaha, para peternak ini cukup bagus baik itu peternak sapi, unggas dan lainnya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari peternak tentang sulitnya mengakses KUR. Kita berharap ada perhatian lembaga perbankan kepada peternak di pedesaan,” ujarnya. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid