TANJUNG-Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi angkat bicara terkait penolakan pembangunan gedung kantor DPRD.
Menurutnya itu tidak masalah bagi pemda. Sebab saat ini pihaknya juga tengah memprioritaskan pembangunan kantor OPD. “Kami concern di kantor OPD dulu. Kalau kantor DPRD, jika memang teman-teman DPRD tidak setuju maka kami akan menuntaskan kantor OPD dulu,” ucapnya.
Adapun terkait pernyataan Ketua DPRD Artadi yang meminta anggaran untuk pembangunan kantor DPRD agar dialihkan untuk rumah tahan gempa (RTG), Anding merespons santai.
“Yang namanya pendapat kan sah-sah saja. Hanya saja berbicara mengenai RTG itu kan anggarannya di pemerintahan pusat. Kalau mereka bilang tak mau kantor DPRD dibangun sebelum RTG dibangun, maka logikanya ketika RTG tak terbangun-bangun seumur hidup, maka kantor DPRD pun tak akan dibangun,” ucapnya sembari berkelakar.
Untuk itu kata Sekda, semuanya tergantung pada anggaran pemda. Saat ini pihaknya memulai pembangunan tiga kantor OPD dulu. Yakni kantor Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Inspektorat dan Diskominfo.
Kantor OPD yang belum terbangun kata Anding masih banyak. Di antaranya Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kesbangpol dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag). OPD itu saat ini menempati gedung sementara. “Kalau anggaran minim kemudian teman-teman DPRD belum mau memiliki kantor, maka kita tuntaskan kantor OPD itu dulu. Nanti kalau semua sudah terbangun maka mau tidak mau kantor OPD juga harus kita bangun,” ucapnya.
“Kalau kita diminta membangun RTG, tidak mampu kita karena kebutuhan anggarannya di angka Rp 153 miliar. Sementara kalau kantor DPRD dan sekretariat paling di angka Rp 45 miliar sampai Rp 50 miliar,” imbuhnya.
Sekiranya Anggota DPRD KLU meminta RTG dibangun secara bertahap, maka tentu membutuhkan proses panjang. Sebab RTG yang belum terbangun di atas 2 ribuan. Pihaknya tidak menginginkan nanti begitu sebagian RTG dibangun kemudian anggota DPRD tiba-tiba meminta dibangunkan kantor. “Ini jadi masalah juga nantinya. Sebab menimbulkan kecemburuan sosial, ” pungkasnya. (der)
