Penjualan Saham akan Diparipurnakan

MATARAM – Polemik penjualan 6 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) milik daerah yang dikelola perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang banyak ditentang kalangan akademisi karena dinilai cacat hukum akhirnya memasuki babak baru.

Pimpinan DPRD Provinsi  NTB mengagendakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan persetujuan penjualan saham ini.  Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda saat dihubungi Radar Lombok mengungkapkan, pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi dan fraksi telah melakukan pertemuan membahas polemik tersebut. "Sudah diputuskan akan diparipurnakan,  itu hasil rapat pimpinan," terang Isvie Senin kemarin (15/8).

Rapat paripurna diputuskan untuk dilaksanakan karena mengikuti aturan yang ada. Pasalnya, sebuah persetujuan DPRD haruslah melalui rapat paripurna. Apabila itu tidak dilakukan maka bukanlah namanya persetujuan DPRD.

Terkait dengan hal tersebut, Isvie menegaskan bahwa persetujuan yang pernah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB beberapa waktu lalu pada masa kepemimpinan H Umar Said, bukanlah persetujuan DPRD. "Yang dulu itu persetujuan pimpinan DPRD, bukan persetujuan DPRD," ujar politisi Partai Golkar itu.

Saat ini, Badan Musyawarah masih menyusun jadwal rapat paripurna tentang persetujuan DPRD. Yang jelas, semua internal DPRD sudah sepakat bahwa persetujuan penjualan saham memang harus melalui DPRD. "Akan dijadwalkan paripurnanya, mungkin  minggu depan tergantung jadwal," kata Isvie.

Saham 6 persen milik PT DMB itu telah dijual oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB) bersama 18 persen saham milik PT Multi Capital ke  PT Amman Mineral Internasional (AMI).  Penandatanganan jual beli saham telah dilaksanakan pada Kamis (30/6). 

PT MDB sendiri merupakan  perusahaan bentukan PT DMB dengan PT Multi Capital.   Penjualan saham ini bersamaan juga dengan  saham  Nusa Tenggara Partnership B.V (NTP) dan PT Indonesia Masbaga Investama.

Selanjutnya AMI menjual lagi 82,2 persen sahamnya ke PT Medco Energy Internasional Tbk dengan harga US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 33 triliun. Saham 82,2 persen tersebut didalamnya termasuk 24 persen saham milik PT MDB.

Kini perpindahan saham tinggal menunggu proses selanjutnya seperti persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), persetujuan BKPM, persetujuan Menkumham, persetujuan Pemda, persetujuan kreditur MDB dan keputusan para pemegang saham. Batas waktu mengurus semua itu 4 bulan sejak tandatangan perjanjian jual beli.

Pengamat Hukum NTB, Dr Lalu Wira Pria Suhartana menyampaikan, untuk mengetahui arti dari keputusan DPRD maka harus memahami produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh DPRD sendiri ada yang berbentuk peraturan yaitu peraturan DPRD dan berbentuk penetapan yaitu keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Peraturan DPRD adalah peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Sedangkan keputusan DPRD adalah keputusan untuk menetapkan hasil rapat paripurna yang berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna. “Makna antara keputusan DPRD dengan keputusan pimpinan DPRD itu sangat jauh beda, keputusan pimpinan DPRD itu keputusan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD yang berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD,” jelasnya.

Terkait dengan pandangan yang mengatakan keputusan DPRD tidak harus melalui rapat paripurna, tetapi bisa juga hanya dengan rapat pimpinan saja, maka Wira menyarankan agar orang tersebut memperhatikan ketentuan pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan keputusan DPRD yang pada dasarnya merupakan penetapan hasil paripurna. “Artinya keputusan DPRD harus melalui mekanisme paripurna,” tegasnya.

Dalam memahami hal ini lanjutnya, perlu diperhatikan klasifikasi, ciri dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah serta mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti UU nomor 12 tahun 2011, UU 23 tahun 2004 jo UU 9 tahun 2015, UU 30 tahun 2014, Perpres 87 tahun 2014 dan Permendagri nomor 80 tahun 2015. “Dalam aturan jelas, kalau aset daerah di atas Rp 5 miliar kan harus ada persetujuan dewan. Persetujuan dewan itulah yang disebut dengan keputusan DPRD, apakah mendukung atau menolak,” ucapnya.

Wira menyebut    penjualan saham  ini tidak transparan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU). Penjualan saham terangnya, harus dilakukan secara transparan. Artinya masyarakat harus dapat mengetahui aset yang dimiliki oleh daerah akan dijual kepada pihak lain, baik jenis, jumlah dan nilainya.

Dikatakan, PT DMB adalah perusahaan daerah, seharusnya seperti pada pengadaan barang dan jasa dimana semua orang dapat mengakses informasi terkait pengadaan tersebut. Bahkan, seharusnya DMB membuat pengumuman berkaitan agenda penjualan tersebut, dan menjelaskan bahwa keputusan penjualan saham telah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dijelaskan, dalam ketentuan yang berkaitan dengan penjualan aset daerah telah ditentukan mekanismenya melalui lelang atau terbuka (beauty contest). Ketentuan itu merupakan tata cara yang harus dipatuhi ketika ada pemindahtanganan aset milik daerah. “Dalam kaitan pemindahtanganan aset daerah seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal terdapat mekanisme yang telah ditentukan tata cara peralihannya, bukan diam-diam seperti ini,” ucap Wira.

Wira juga menyorot tindaklanjut rekomendasi DPRD NTB dalam penjualan saham. Ia melihat rekomendasi seperti nasib dividen yang belum dibayar PT DMB kepada Pemprov, audit PT DMB dan lain-lain belum dilakukan. Menurutnya, penjualan aset yang harus mendapatkan persetujuan dewan sudah menjadi kewajiban mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid