MATARAM — Kepemimpinan pasangan Zulkiflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) sebagai Gubernur dan Wakil Gbernur NTB, akan berakhir masa bhakti pemerintahannya pada bulan September 2022 mendatang.
Duet ini pun digadang kembali oleh PKS untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua, pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Usai berakhir kepemimpinan Zul-Rohmi jilid I, Provinsi NTB akan dipimpin oleh penjabat gubernur yang akan ditunjuk oleh pemerintah pusat, selama lebih dari satu tahun memimpin NTB.
Dengan adanya penjabat gubernur ini, berpotensi menggerus kekuatan Zul-Rohmi. Terutama ditingkat birokrasi, dan menjadi salah satu yang punya pengaruh kuat dalam menentukan siapa kandidat yang memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi di Pilkada NTB.
Terkait hal tersebut, DPW PKS NTB mengaku tak khawatir dengan keberadaan penjabat Gubernur yang akan bisa menggangu konsolidasi dan kekuatan pemenangan paket petahana Zul-Rohmi pada Pilkada NTB 2024. “Tidak signifikan pengaruhnya (penjabat gubernur) bagi Zul-Rohmi,” kata Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil, Senin kemarin (12/11).
Menurutnya, duet Zul-Rohmi sebagai kandidat petahana, tentu berbeda dengan non petahana. Sebab itu, pihaknya telah mempersiapkan strategi dan taktik untuk merawat dan menjaga kekuatan Zul-Rohmi, meski sudah tidak menjabat.
Dengan begitu, diharapkan elektabilitas dan popularitas Zul-Rohmi minimal bisa dipertahankan, bahkan bila perlu harus meningkat. “Kita sudah ada strategi dan taktik mengantisipasi hal itu,” ucap Wakil Ketua DPRD NTB tersebut.
Menurutnya, siapapun nanti yang ditunjuk menjadi penjabat Gubernur, tentu saja harus bersikap adil. Melaksanakan pemerintahan sesuai Undang-Undang, dan tidak boleh berpihak ke salah satu kandidat yang bertarung di Pilkada NTB. “Penjabat Gubernur harus adil dan netral,” imbuhnya.
Jika penjabat Gubernur melaksanakan pemerintahan adil dan netral, serta tidak ada intervensi dari kekuatan politik apapun dalam melaksanakan kewenangan sebagai penjabat Gubernur. Maka pihaknya tetap optimis dan yakin Zul-Rohmi masih akan unggul dalam Pilkada NTB 2024.
“Karena hasil survei kita masyarakat pemilih di NTB, masih menghendaki dan menginginkan Zul-Rohmi,” yakinnya.
Ketika ditanyakan terkait apakah penjabat Gubernur harus berasal dari putra daerah? Kembali Yek Agil mengatakan bahwa penjabat Gubernur tak mesti putra daerah. Namun yang terpenting menurutnya, penjabat Gubernur harus memahami kondisi di NTB, serta memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sebagai penjabat Gubernur. “Siapapun penjabat Gubernur bisa bekerja secara profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat politik UIN Mataram, Dr Ihsan Hamid menilai, penjabat Gubernur akan memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang punya peluang besar memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2024.
Dengan kewenangan dan otoritas yang dimiliki sambungnya, penjabat Gubernur akan bisa mengarahkan kemana kekuatan birokrasi Pemprov untuk mendukung kandidat bertarung di Pilkada NTB.
Karena menurutnya, sudah lazim birokrasi itu sebagai salah satu kekuatan cukup efektif untuk dikerahkan dan dipergunakan pada pemenangan di Pilkada. Selain itu, program pemerintah misalnya Bansos diarahkan untuk mendukung pemenangan kandidat di Pilkada.
“Tentu akan diuntungkan siapa kandidat Paslon di Pilkada NTB yang diusung Parpol yang menjadi penguasa di tingkat pusat. Karena penjabat Gubernur ini akan ditunjuk oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (yan)
