Penimbunan Wilayah Teluk Bima Berbahaya

Murdani MH

KOTA BIMA-Penimbunan untuk pemukiman dan gudang di wilayah Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Kota Bima, ternyata berbahaya.

Eksekutif Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani mengatakan, letak geografis laut Kota Bima berupa teluk, beresiko munculnya dampak negatif jika terus terjadi penimbunan. Menurutnya, apapun bentuk perubahan yang terjadi pada fisik teluk atau laut menjadi sebuah bentuk reklamasi. Meskipun itu menjadi lahan pemukiman penduduk atau gudang sebagai sektor pendukung ekonomi. “Baik untuk pemukiman atau pergudangan, tetap akan menimbulkan dampak negatif. Penimbunan atau pengerukan akan tetap lebih banyak mudaratnya untuk laut atau teluk khususnya,” tutur Murdani.

Jika berbicara izin kata dia, secara prosedural pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri memberikan izin penimbunan. Tapi harus melibatkan pemerintah provinsi dan pusat. Karena harus memenuhi beberapa kriteria berdasarkan undang-undang yang ada.
Seperti aktivitas penimbunan di sekitar areal pelabuhan yang terus terjadi.

Menurut Murdani, pemerintah daerah harus mengantisipasinya sejak dini. Jangan sampai kata dia, ketika aktivitas tersebut sudah berdampak besar baru mendapatkan perhatian pemerintah setempat. “Aktivitas itu butuh kajian. Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat," tegasnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan laut, jelas tercantum. Jika setiap ruang di laut haruslah ada zona pemanfaataannya. Jangan sampai tambah Murdani, pemanafaatan tersebut kebabalasan dan tidak bisa ditanggulangi dampak negatifnya. "Terutama kelangsungan hidup masyarakat nelayan pesisir, harus jadi perhatian juga,” ujar praktisi lingkungan ini mengingatkan.

Saat ini,  yang menjadi isu nasional seperti konflik reklamasi teluk Jakarta, teluk Benoa Bali, reklamasi teluk  Makassar dan atau 41 penimbunan di laut yang masih tersandera. Penyebabnya, belum adanya beberapa regulasi terutama beberapa mandat UU. Sehingga secara aturan, penimbunan di laut harus ada kajian secara komprehensif terlebih dahulu.

Sebelumnya, BLH Kota Bima juga pernah melontarkan pernyataan soal aktivitas penimbunan sekitar areal pelabuhan. Menurutnya, selama dampak tersebut masih bisa ditanggulangi dan banyak dampak positif yang dirasakan, maka tidak ada salahnya dilakukan penimbunan. Walaupun aktivitas tersebut, harus melalui jalur perizinan yang jelas.


BLH saat ini hanya melakukan pendekatan edukasi kepada masyarakat. Tidaj langsung memangkas aktivitas di sekitar teluk. "Bagaimana pun kita membutuhkan investor. Jangan sampai insvestor lari karena proses perizinan yang sulit. Yang penting sesuai prosedur,” timpal Kepala BLH Kota Bima, Syamsuddin. (cr-tin)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut