Pengusaha Tolak Kebijakan Perusahaan Rugi Dikenakan Pajak

PENGUSAHA SULIT : Pengusaha terpuruk lagi diperburuk dengan pengenaan pajak bagi peruysahaan yang rugi. (DEVI HANDAYANI / RADAR LOMBOK)

MATARAM –  Kementerian Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menerapkan pajak penghasilan minimum bagi perusahaan yang mengalami rugi. Kebijakan yang tidak rasional terebut mendapat penolakan dari para pengusaha di NTB. Para pengusaha menilai di tengah kondisi pelaku semakin terpuruk karena pandemi Covid-19, lagi diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang tidak masuk logika.

Pajak Penghasilan minimum dihitung dengan tarif 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto. Keputusan oleh Menteri Keuangan Sri Muliyani soal pajak ini menjadi bagian yang sudah disepakati. Di mana aturan yang dibuat pemerintah itu harus diikuti oleh masyarakat.

“Pengusaha memang susah, tapi pemerintah juga susah. Pemerintah itu mencari celah pajak yang paling minimal dari perusahaan yang merugi. Tapi itulah aturan yang harus kita ikuti suka atau tidak suka,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang Pariwisata, Lalu Akram Wirahadi, Selasa (8/6).

Dikatakan Akram, sekarang ini memang tidak semua perusahaan lagi mati suri,masih ada beberapa perusahaan yang hidup, meski dengan operasional yang terbatas. Kendati demikian, perusahaan memang harus tetap memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pajak, jika kondisi mereka tidak terpuruk.

BACA JUGA :  Pemda Belum Terima Informasi Penghapusan BBM Subsidi

“Apakah waktunya pas? pemerintah juga tahu kalau itu tidak pas. Memang perusahaan punya NPWP, tapi fluktuasinya tidak bergerak juga tidak bisa,” terangnya.

Untuk diketahui, pajak penghasilan minimum yang dihitung merupakan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak dikenakannya Pajak Penghasilan minimum. Penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya-biaya terkait, tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

Terpisah, Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan, situasi seperti sekarang apa yang harus dikenakan pajak bagi perusahaan, jika pendapatannya saja nihil. Pajak itu bisa dikenakan ketika adanya pendapatan. Di satu sisi kebijakan pemerintah berubah-ubah ini, karena melihat status perekonomian nasional yang masih belum berubah.

“Kalau ada revenue (pendapatan, red) kita akan bayar pajak. Tapi ini revenue kita nol. Kita di tiga Gili ini 30 persen yang buka sisanya tutup,” bebernya.

BACA JUGA :  Buruh Tolak Pengenaan Pajak Sembako dan Pendidikan

Sekarang dari pemerintah terus menggalakan sertifikasi CHSE diproperti. Di mana aturan ini harus jalan, karena ini program pemerintah untuk CHSE artinya untuk menyakinkan tamu. Kemudian vaksin untuk memberi keyakinan kepada tamu bahwa staf hotel sudah divaksin, tapi ada kebijakan pemerintah yang buka tutup.

“Jadi ini jadi tanda tanya terus, akhirnya tidak berani untuk jor-joran mengikuti antara program pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan itu masih setengah,” ungkapnya.

Menurutnya untuk masalah pengenaan pajak itu pendapatan para pengusaha harus ada, jika tidak ada maka harus bagaimana. Sementara perusahaan di manajamen ini harus nombok setiap bulan untuk yang buka. Karena yang buka ini berspekulasi tinggi menerima tamu atau tidak sama sekali.

“Orang sudah jelas rugi, revenue kita tidak ada jadi kompenan apa yang dikenakan kalau revenue kita nol. Justru pada saat ini kita diberikan stimulus, oke mungkinlah pak menteri sempat menyampaikan akan mendaptkan 3,7 triliun mau di gelontorkan lagi. Sekarang intinya yang lebih kecil artinya kita kalaupun kita merangkak, yakita merangkak tapi ada progresnya,” tandasnya. (dev)