Pengusaha Pasar Seni Senggigi Tagih Janji Dispar NTB

PASAR SENI : Kondisi Pasar seni senggigi makin gak jelas, pengusaha setempat tagih janji Pemprov NTB. (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Dinas Pariwisata (Dispar) NTB berjanji akan segera mengundang pelaku usaha Pasar Seni. Mereka akan diajak bicara terkait dengan rencana penataan tempat usaha yang di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat itu.

Sebelum penataan, Dispar NTB sempat berjanji akan mengajak bicara para pelaku usaha di sana. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada pertemuan di antara mereka.

“Sampai sekarang ini belum ada informasi, kapan kita akan diundang,” kata salah satu manajemen usaha BAR dan Restoran di areal pasar seni, Raodani.

Dia mengatakan, sangat penting adanya pertemuan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Ruang dialog dengan pelaku usaha ini penting difasilitasi pemerintah demi menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Baca Juga :  Inflasi NTB Lebih Tinggi dari Nasional

“Karena kita juga ingin terus berusaha,” ujarnya.

Perlu adanya ruang dialog tersebut karena proyek penataan itu diperkirakan tidak berjalan efektif. Bahkan, dia menilai, saat ini ada kesan, pemerintah hanya ingin menyingkirkan pelaku usaha dari aset Pemprov NTB itu.

Raodani mengatakan, anggaran untuk penataan yang baru dicairkan sebesar Rp2,3 miliar itu tidak akan mampu membangun sesuai dengan rencana karena terlalu sedikit. Ada beberapa penawaran yang menjadi keinginan pengusaha. Di antaranya, pemerintah memberikan izin agar bisa menyewa lagi di area Pasar Seni Senggigi.

Seperti diketahui, dalam penataan Pasar Seni Senggigi, di area tersebut akan diratakan. Pemprov akan membangun teater sebagai tempat pertunjukan kesenian. Itu artinya, bangunan kafe dan restoran dari sejumlah pemodal asing akan ikut diratakan demi memuluskan rencana penataan.

Baca Juga :  Travel Agen Keluhkan Tingginya Harga Tiket Pesawat

“Iya, kita akan rehab total disana, karena sudah ada anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Anggarannya harus digunakan,” kata Kepala Dispar NTB Jamaluddin.

Penataan tersebut kemungkinan sudah dimulai pada Agustus 2024 ini. Tetapi pengerjaan proyek diprediksi tidak bisa selesai tahun ini.

“Karena dari anggaran yang kita usul ke Kemenparekraf sebesar Rp50 miliar, yang turun menjadi Rp2,3 miliar,” jelasnya. (rie)

Komentar Anda