Pengusaha Ingin UMP 2022 Tidak Naik

TERPURUK : Pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan membuat pelaku usaha terpuruk dan sulit menghadapi kenaikan UMP tahun 2022 mendatang. (DEVI HANDAYANI / RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah tengah mengkaji rencana penyusunan upah minimum 2022 mendatang. Pengusaha berharap ketetapan upah minimum tahun depan tidak memberatkan bagi pengusaha. Penetapan upah harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenegakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Dengan demikian, upah minimum nantinya berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

“Kami pengusaha tidak mengharapkan turun atau naik, tergantung keputusan pemerintah. Lebih bagus sistem pengupahan di kondisi pandemi ini antara pekerja dan pengusaha berunding,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB Ni Ketut Wolini, Senin (30/8).

Dikatakannya, pada tahun 2021 upah minimum ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya. Bahkan itu tidak bisa terbayarkan, karena kondisi pengusaha banyak yang tutup usahanya, meskipun buka tetapi belum normal, daya beli masih menurun.

BACA JUGA :  Arab Saudi Buka Umrah, Travel Tunggu Aturan Resmi Kemenag

“Menurut saya ditetapkan pun upah minimum tahun depan pengusaha tidak bisa bayar, karena mereka tutup. Misalnya sudah bangkit agak normal 2022 itu baru mau bangkit belum normal,” terangnya.

Jika ketetapan upahnya tahun depan sama dengan tahun ini sudah sangat memberatkan. Apalagi ekonomi di 2021 ini lebih berat daripada 2020. Untuk di 2022 mendatang, pengusaha tidak berharap ada kenaikan atau pun menurunan upah minimum. Namun semua keputusan ada di tangan pemerintah. Penentuan ketetapan upah minimum ada di dewan pengupahan. Di mana ada tiga unsur, yakni dari pengusaha, pekerja dan pemerintah. Meskipun pengusaha mengusulkan turun atau tetap bahkan naik semua keputusan di pemerintah.

“Di sini pemerintah harus jeli melihat kondisi seperti ini agar tidak membuat keputusan tersebut mandul. Tidak dijalankan oleh pengusaha karena kondisi,” jelasnya.

BACA JUGA :  NTB Kembali Ekspor Kopi Ke Korea

Untuk diketahui, persiapan penetapan upah tahun ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan dan reformasi pengupahan. Sebagaimana diketahui, program pengupahan diatur berdasarkan PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menurutnya, melihat kondisi seperti sekarang pengusah dengan pekerja bisa berunding terkait dengan pemberian upah. Jika memang pengusaha mampu membayarkan upah dengan kemapuannya dan pekerja mau, maka disitu ada hubungan kerja terjalin antara keduanya. Lantaran kondisi pengusaha sudah tidak mampu.

“Daripada misalnya menekan pengusaha harus ditetapkan bayar upah dengan kebijakan upah tetap atau naik. Tapi kalau karena kondisi pengusaha tidak mampu ya akan menimbulkan penganguran lebih banyak,” jelasnya. (dev)