MATARAM–Perhatian terhadap proses perwujudan demokratisasi di Indonesia terus berlangsung.
Hal itu ditandai dengan adanya perhatian sejumlah kalangan seluruh Indonesia untuk menghimpun kekuatan melalui sebuah organisasi Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS PP DOB). Pengurus organisasi ini dilantik di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (9/4) oleh Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo.
Dalam sambutannya, Fadel Muhammad menceritakan bagaimana dia membangun Gorontalo sebagai daerah pemekaran baru dari Provinsi Sulawesi Utara. Diungkapkan, Re imventing local government menjadi crucial point dalam pembangunan daerah otonomi baru.
Pemerintah lokal perlu mengedepankan empathy, bagaimana membuat program yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak ketimbang mengedepankan pembangunan fasilitas kantor dan sebagainya, dan mewujudkan program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat, berwirausaha agar mereka menjadi pelaku ekonomi, pembuka lapangan kerja bagi anggota masyarakat lain sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan.
Sementara itu, Syaiful Huda, Ketua Umum terpilih menyampaikan jika keberadaan FORKORNAS menjadi media percepatan perjuangan mewujudkan daerah otonomi baru. Pendekatan-pendekatan dengan pihak decision maker telah diawali dengan baik sehingga ke depan melalui FORKORNAS, daya dorong perjuangan ini diperkuat melalui pendekatan musyawarah, tidak ada lagi show of force people power seperti yang pernah terjadi.
Hal menarik lain dalam pelantikan pengurus FORKORNAS PP DOB se-Indonesia ini adalah terlibatnya sejumlah tokoh daerah NTB Jakarta Diaspora. Beberapa tokoh senior yang turut serta dilantik adalah: Prof. Dr. Karuddin Abdullah (Sumbawa), Prof. Dr. Burhanuddin Magenda (Dompu), Drs. H. Saleh Umar, M.Si (Bima), Ismail Husni (Lombok) Dr. Hamdan Zoelva (Bima), Fahri Hamzah (Sumbawa). Sedangkan figur baru putra NTB yang masuk dalam pengurusan itu adalah Mujahid Latief, SH, MH (Advokat Senior) dan Prof. Dr. Muhammad Said, MA.
Prof. Dr. Muhammad Said, MA adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha Jakarta. Dia diberi kepercayaan menjadi Sekretaris Dewan Pakar mendampingi Prof. Dr. HM. Riyaas Rasyid, pakar otonomi daerah Indonesia. Dia berafiliasi dan berinterkasi dengan tokoh senior dari berbagai latar belakang yang variatif.
Usai pelantikan dibuat summary dari paparan Wakil Ketua MPR RI hingga sambutan Ketua Umum FORKORNAS PP DOB untuk menjadi bahan lebih lanjut guna mencari solusi alternatif bagi kebuntuan saluran demokrasi otonomi daerah akibat kebijakan moratorium (pemberhentian sementara) pemerintah terhadap pemekaran daerah otonomi baru.
Dia juga menghimpun pandangan dari berbagai seniornya. Ia sampai pada satu kesimpulan bahwa masalah pemekaran daerah otonomi baru sebagai amanat UU Otonomi Daerah, memang berhubungan dengan kepentingan politik berupa kerajaan kecil di daerah. Namun, esensi dari otonomi daerah yang telah, sedang dan akan terus diperjuangkan melalui FORKORNAS PP DOB ini bermuara pada bagaimana menciptakan dan mewujudkan keadilan sosial, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Esensi pembangunan ini menurut Prof. Said, secara ekonomi menjadi ultimate goal dalam semua ideologi negara di dunia. Karena itu bagaimana rumah kecil yang bernama Pulau Sumbawa dengan segala potensi yang melekat di dalamnya baik tangible maupun intangible asset ini dikelola dengan prinsip Good Governance dengan seperangkat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti social security (keamanan sosial), fairness (kewajaran), responsibility (tanggung jawab) dan seterusnya diarahkan secara maksimal dalam pelaksanaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Pulau Sumbawa yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) melalui potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada secara intens ke depan melakukan gerakan pembebasan dan penyadaran mindset masyarakat yang hidup di tengah himpitan potensi SDA yang melimpah namun mereka tidak sadar jika kondisi ekonomi mereka di bawah standar.
Edukasi wirausaha dengan sentuhan tekonologi secara perlahan diperlukan ke depan agar rakyat menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang memiliki sense dalam membangun kesejahteraannya. “Semoga para tokoh yang terhimpun dalam FORKORNAS ini memiliki kesatuan bahasa dalam berjuang untuk kepentingan yang lebih luas,” pungkasnya menutup percakapan.
Dia mengusulkan saat rapat kerja perlunya kordinasi untuk tujuan yang sama melalui organisasi yang memiliki kesamaan platform seperti Forum Kordinasi Daerah PP DOB sebagai wadah komunikasi top down dan bottom up. Pada satu sisi FORKORNAS melakukan deal high politics dengan pusat dan pada sisi lain, Forkorda melakukan fabrikasi kesiapan teknis dan informatif di tingkat daerah. (yan)
