MATARAM–Anggota Komite Teknis dan Pengembangan Bakat Asprov PSSI NTB, Iskandar mengingatkan para pengurus Asprov PSSI NTB untuk tidak merangkap jabatan.
“Sejauh ini, keberadaan rangkap jabatan telah dinilai publik menjadi salah satu sumber masalah dan persoalan dalam pengelolaan dan pembinaan sepakbola baik di tingkat nasional maupun daerah,” kata Iskandar, Selasa (27/9).
Menurutnya, tradisi rangkap jabatan juga telah memunculkan opini negatif, sekaligus menghadirkan conflict of interest alias konflik kepentingan, khususnya di internal organisasi itu sendiri.
“Karena itu, sekali lagi, sebagai salah satu pengurus inti Asprov PSSI NTB, saya hanya ingin mengingatkan kembali, wabil khusus kepada segenap pengurus Asprov PSSI NTB untuk percaya diri, independent, dan terbebas dari persoalan rangkap jabatan,” ujar Iskandar.
Ditegaskan, Asprov PSSI NTB harus dikelola dengan fokus dan berintegritas menuju prestasi yang diharapkan.
Memang di dalam statuta FIFA maupun Statuta PSSI tidak disebutkan secara implisit terkait larangan rangkap jabatan ini. Namun harus diingatkan bahwa etika moralnya tetap melekat atau digariskan.
“Ingatlah bahwa rangkap jabatan sejauh ini telah ikut berperan dalam merusak cita-cita besar percepatan pembangunan sepak bola nasional. Bukan prestasi yang diraih, tapi lebih banyak diisi sensasi dan kontroversi pengurusnya,” beber Iskandar.
Dan memang sepertinya tidak elok juga, seseorang harus dipaksakan merangkap jabatan pimpinan di beberapa kepengurusan olahraga. Sehingga timbul kesan, tidak banyak orang di Provinsi NTB ini yang mampu menjalankan dan sekaligus mengelola sebuah organisasi olahraga.
“Pertanyaan besarnya, apakah di Provinsi NTB ini sudah tidak ada lagi orang lain yang mampu, atau yang kompeten untuk menjalankan dan mengelola sebuah organisasi olahraga. Mari kita tanya kepada diri dan hati kita masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, niat, tekad, dan semangat kita semua sebagai pengurus inti Asprov PSSI NTB harus terus menevaluasi diri serta fokus dalam menjalankan dan menyelesaikan cita-cita reformasi tata kelola sepak bola kita agar lebih baik lagi kedepannya.
Kalau Asprov PSSI NTB mau semakin baik dan semakin maju, serta mampu mendorong manajemen pengelolaan yang lebih baik. Maka marilah bersama-sama memulainya dari sekarang, dengan tekad dan keberanian untuk meluruskan dan menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang aturan-aturanyang berlaku, yang dalam hal ini adalah Statuta PSSI kita.
“Kita tidak boleh lagi bersandar apalagi sampai menggantungkan nasib persepakbolaan NTB ini kepada orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai superman atau superboy di daerah ini,” ucap Iskandar.
Dengan adanya rangkap jabatan ini, sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita dan harapan yang dicanangkan Presiden RI, Ir Joko Widodo yang telah meminta agar PSSI harus dikembalikan sesuai dengan singkatannya yaitu Profesional, Sportif, Sehat, Integritas (PSSI).
“Karenanya, demi kepentingan pengelolaan dan pembinaan sepakbola NTB yang lebih baik, saya minta kepada Asprov PSSI NTB untuk segera menggelar KLB, dan memilih Ketua Asprov PSSI NTB yang baru, yang lebih bisa fokus dalam mengelola dan membina persepakbolaan NTB kedepan,” pungkas Iskandar. (gt)
