JAKARTA – Pengumuman CPNS dari bidan PTT hari ini ditunda.
Itu berarti sudah dua kali, pengumumannya molor.Menurut Deputi IV Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Eko Sulistyo, pengumuman CPNS bidan PTT ini seharusnya belum bisa dilakukan. Sebab, Presiden Jokowi belum memberikan lampu hijau. "Ya memang belum bisa diumumkan karena presiden belum memberikan respon. Kalau sudah persetujuan presiden baru diumumkan," kata Eko saat menerima delegasi Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia, kemarin.
Dalam aksi demo bidan PTT, Kamis (25/8), Dadan Wildan Deputi Humas Antar Lembaga Kemensetneg, mengiyakan bahwa ada Surat Menkes RI 7 Juni 2016 kepada Presiden. Dalam surat tersebut Menkes memohonkan kepada Presiden, agar bidan desa PTT (Pusat) dapat diangkat semuanya, demi rasa keadilan. Dan bisa diakomodir dalam PP Perubahan atas PP No.98 Tahun 2000, ataupun dapat diakomodir dalam PP Manajemen PNS. Sehingga seluruh bidan desa PTT (Pusat) bisa diumumkan sebagai CPNS.
Gagal bertemu Presiden Jokowi, para bidan PTT yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia kembali melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Mereka enggan beranjak sebelum ada keputusan presiden.
"Hari ini pengumuman CPNS diundur kembali hingga 9 September 2016. Hari ini pula kami tetap mengawal pengumuman CPNS bidan desa PTT (Pusat) di depan Istana Negara, agar Presiden Joko Widodo memberikan keputusan terbaik, dengan merespon Surat Menkes, sampai pengumuman yang sebenarnya berpihak pada kami," seru Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari di lokasi demo, Jumat kemarin (26/8).
Lagi-lagi Lilik menegaskan, pihaknya tidak akan mundur sebelum mendapatkan kepastian. Di lokasi, para bidan desa PTT tetap bersemangat ikut melakukan aksi. Sementara aparat kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi demo.
Para demonstran berkumpul di Patung Kuda Indosat, Jakarta. Setelah itu arak-arakan ke depan Istana Negara. Dalam aksi ini, mereka menuntut agar ada kepastian pengangkatan bidan desa PTT (Pusat) untuk memperoleh keadilan hak kepastian kerja, tanpa diskriminasi (tanpa pembatasan usia).(esy/jpnn)
