MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Amanat Nasional (PAN), TGH Najamuddin Moestofa telah mengeluarkan kritik pedas terhadap program beasiswa NTB. Bahkan, calon wakil Bupati Lombok Timur yang gagal dalam Pilkada 2018 itu meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk berhenti mengirim mahasiswa kuliah ke luar negeri.
Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Provinsi NTB, Irwan Rahadi memberikan tanggapan atas kritikan brutal tersebut. “Soal ada kritikan dari DPRD, kami sampaikan terima kasih,” ucapnya kepada Radar Lombok, kemarin.
Menurut Irwan, masukan atau kritikan yang muncul, dianggap sebagai motivasi untuk bisa bekerja lebih baik kedepannya. “Jadi motivasi teman-teman LPP untuk bekerja lebih baik lagi,” kata alumni S2 Bidang Pendidikan Matematika di Mahidol University, Thailand ini.
Meski menerima kritikan, namun LPP menegaskan bahwa pengiriman mahasiswa ke luar negeri akan tetap berjalan. Bahkan, pada Maret depan, sebanyak 76 orang akan dikirim ke negara Jiran Malaysia untuk melanjutkan pendidikan S2.
Saat ini, lanjut Irwan, seluruh penerima beasiswa sedang menyelesaikan persyaratan visa. “Tahapan sudah ke tahap akhir menuju visanya. Untuk Malaysia, insya Allah akan diberangkatkan 76 orang pada bulan Maret,” ungkapnya.
Awalnya, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke Malaysia sebanyak 89 orang pada bulan Maret. Namun karena masih ada beberapa penerima beasiswa yang belum menyelesaikan administrasi, sebagiannya akan berangkat belakangan.
Terkait dengan kontribusi para penerima beasiswa bagi daerah, ditegaskan bahwa saat ini Pemprov NTB sedang menyiapkan mekanismenya. “Mungkin yang lebih tepat saat ini berkontribusi terhadap NTB. Saya dengar Pemprov sedang menyiapkan mekanismenya,” kata Irwan.
Hal yang harus dipahami, ucap Irwan, setelah penerima beasiswa menyelesaikan pendidikannya, sebagian dari mereka ada yang pulang langsung dan berkarier di daerah. Sebagiannya lagi ada yang berkarier di luar daerah dan menjadi diaspora.
Ada pula yang melanjutkan pendidikan S3 di negara yang sama. “Semua kondisinya ini menurut kami juga bagus, selama mereka tetap membantu Pemprov dalam hal koneksi dan relasi dengan pihak luar,” jelasnya.
Irwan mencontohkan kontribusi para awardee yang menjadi crowdfunding untuk membantu startup-starup muda di NTB. Akses untuk mendapatkan dana bantuan program di bantuin oleh para awardee.
Selain itu, saat ini para alumni penerima beasiswa sudah mulai melaksanakan program di daerah sebagai bentuk kontribusi. “Jadi sudah masuk ke program-program lanjutan terkait alumni dan kontribusi masing-masing. Saat ini sedang berlangsumg program Capacity building untuk para alumni, dan mengerjakan project pengabdian kepada masyarakat seperti penelitain tentang pernikahan anak, pengembangan objek pariwisata, literasi dan lain-lain,” jelas Irwan.
Pelibatan para alumni tersebut, diinisasi LPP bersama Pemprov NTB agar mereka bisa berkontribusi bagi daerah. “Kita masih terus cari ide-ide kreatif untuk tindaklanjutnya. Sambil terus dievaluasi,” imbuhnya.
Meski mendapat kritikan, tahun ini LPP juga menargetkan akan mengirim mahasiswa kuliah ke luar negeri sebanyak 150 orang. “Rencana target tahun 2021 sebanyak 150 orang. Ini untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran juga. Saat ini masih dalam proses,” tutup Irwan Rahadi.
Sekretaris LPP Provinsi NTB, Sri Hastuti menambahkan, untuk beberapa orang penerima beasiswa ke Malaysia, akan diberangkatkan belakangan. “Insya Allah 76 orang berangkat Maret. Sisanya insya Allah akan berangkat bulan Mei mengikuti jadwal kuliah mereka,” terangnya.
Sementara untuk seleksi penerima beasiswa lainnya, direncanakan juga akan mulai dibuka bulan Maret mendatang. “Insya Allah rencana Maret buka seleksi lagi. Tapi masih dalam proses diskusi,” kata Tuti.
Salah seorang penerima beasiswa NTB Tujuan Malaysia, Wahyu Saefudin juga memberikan respon atas adanya kritikan dari wakil rakyat. Menurutnya, pengiriman mahasiswa ke luar negeri merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Seemua pihak harus belajar dari Cina. Para penerima beasiswa diberikan keleluasaan untuk kembali atau menetap di luar negeri. “Awardee tidak harus kembali ke daerah. Harus dipahami bahwa ini merupakan kesempatan untuk bisa memaksimalkan pengetahuan dan peran yang akan diambil dalam membangun daerah. Mengabdi kepada daerah tidak harus pulang, karena membangun daerah tidak sama dengan berada di daerah tersebut,” ucap Wahyu Saefudin.
Kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Aidy Furqan yang dimintai tanggapannya atas kritikan dewan, mengingatkan bahwa beasiswa luar negeri merupakan salah satu perwujudan dari program unggulan Zul-Rohmi. Hal itu juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Tentang adanya usulan untuk lebih memperhatikan siswa SMA/SMK/SLB, sangat saya apresiasi. Dan mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan tetap beasiswa luar negeri dan dalam negeri juga bisa berjalan, agar program unggulan tersebut bisa tercapai,” jawab Furqan. (zwr)
