Pengentasan Kemiskinan Perlu Sinergi

Ridwan Syah

MATARAM –  Masih tingginya angka penduduk miskin di Provinsi  NTB  di tahun 2016 ini mendorong seluruh SKPD untuk bekerja keras menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017mendatang.

Terlebih anggaran untuk program dan kegiatan menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 mencapai Rp 1,3 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwansyah mengingatkan seluruh SKPD untuk berintegrasi dan menguatkan koordinasi antar instansi dan lembaga serta kabupaten/kota, agar program mengentaskan kemiskinan pada tahun 2017 bisa mencapai target.

“Dukungan anggaran yang begitu besar untuk mengentaskan kemiskinan pada tahun 2017,” kata Ridwansyah,kemarin.

Pada tahun 2017, Provinsi NTB mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dukungan dana yang berasal dari berbagai sumber itu sekitar Rp 1,3 triliun. Angaran besar tersebut tersebar di 21 SKPD lingkup Pemprov NTB melalui berbagai program dan kegiatan seperti kesehatan, sosial, ekonomi maupun infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kemiskinan.

Jika dibangdingkan total angaran untuk program menekan angka penduduk miskin pada tahun 2016 hanya sebanyak Rp 865,456 miliar, sementara dukungan anggaran kemiskinan pada tahun 2017 mencapai Rp 1,3 triliun lebih, maka terjadi loncatan dukungan dana yang cukup besar dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin, agar taraf hidup dan kesejahteraan mereka meningkat.

Anggarna kemiskinan di NTB tahun 2016 mencapai Rp 865.456.219.292 dengan total program 103 dan 251 kegiatan. Sementara untuk tahun 2017 alokasi anggaran kemiskinan sebesar Rp 1.380.965.075.968, terdiri dari indikator kemsikinan sebesar Rp 124.946.844.106, indikator RPJMD lainnya yang mendukung  indikator kemiskinan sebesar Rp 1.220.658.231.862 dan belanja hibah dan bansos yang mendukung program kemiskinan sebesar Rp 35.360.000.000 sesuai yang tercantum dalam KUA-PPAS TA 2017. “Dukungan anggaran yang begitu besar ini tentunya diharapkan mampu untuk mengangkat kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik,” ucap Ridwan Syah.

BACA JUGA :  Penurunan Angka Kemiskinan Lamban

Dikatakannya, dimensi kemiskinan sangat luas dan kompleks , anggaran tersebut termasuk didalamnya adalah peningkatan infrastrukutur jalan, rumah layak huni,  akses air bersih, listrik dan lainnya. Sasarannya program kegiatan mengacu pada basis data terpadu yang dikeluarkan TNP2K Setwapres dan Kementrian Sosial berdasarkan data BPS yang diolah di pusat. Data tersebut juga sudah disebar ke semua kabupaten/kota. Selain itu ada juga program non APBD dari APBN maupun lembaga-lembaga non pemerintah termasuk dari BAZDa untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2016, penduduk miskin NTB mencapai 16,48 persen turun sebesar 0,06 poin  dari September 2015 yang sebesar 16,48 persen. Hal ini diakibatkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum optimalnya sinergitas program antara pemerintah provinsi dan  kabupaten/kota.

Padahal garis kemiskinan merupakan batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Pada maret 2015, pendapatan masyarakat masih ditataran Rp 314.238 per kapita  per bulan meningkat menjadi Rp 333.996 per kapita per bulan pada Maret 2016  kenaikan sebesar 6,29 persen.  Sementara itu komoditi penyumbang terbesar pada garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras.

Untuk membedah kemiskinan tentu harus menyentuh dari segala aspek pembentuk kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi infrastruktur, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Tidak cukup dari satu aspek tersebut, karena kemiskinan di NTB memiliki keterkaitan satu dengan yang  lainya,  sama seperti masalah kemiskinan di provinsi lainnya. “Perlu sinergitas berbagai pihak, jika ingin penurunan angka kemiskinan berjalan dengan sukses sesuai harapan dan tentunya harus tepat sasaran,” pungkasnya. (luk)