Pengentasan Buta Aksara Tidak Dianggarkan

MATARAM – Meskipun Provinsi NTB menjadi daerah yang paling banyak penduduknya buta aksara, tetapi program pengentasan buta aksara tidak dianggarkan dalam Anggaran  Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari seluruh Provinsi di Indonesia, NTB menempati urutan nomor satu terbanyak buta aksara sekitar 10,62 persen atau 315.258 orang. Setelah NTB, angka buta aksara yang tinggi adalah Sulawesi Barat (Sulbar) sebesar 7,63 persen, Sulawesi Selatan (Sulsel) 7,15 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 6,94 persen dan Jawa Timur 5,78 persen.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, Rosiady Sayuti mengungkapkan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memasukkan program pengentasan buta aksara pada APBD-P 2016. “Akan dianggarkan tahun 2017, belum untuk di APBD-P,” ucapnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (18/7).

Ditanya apakah pengentasan buta aksara masih dinilai bukan program prioritas lagi, Rosiady tidak ingin mengatakan begitu. Namun sejauh ini memang belum dirapatkan lagi tentang langkah-langkah pengentasan buta aksara.

Rosiady saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menilai pengentasan buta aksara pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, saat ini program serupa dinilai tidak perlu lagi diadakan, terlebih pemerintah pusat juga sudah tidak memberikan prioritas pada pengentasan buta aksara.

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD NTB, Daeng Hamja sangat menyesalkan sikap TAPD yang tidak memprioritaskan anggaran pengentasan buta aksara. “Tidak ada alasan untuk tidak dianggarkan, pendidikan itu sangat penting. Apalagi buta aksara di NTB tertinggi se-Indonesia, apa kita tidak malu,” sesalnya.

BACA JUGA :  16.508 Warga KLU Masih Buta Aksara

Dia meminta kepada TAPD  untuk memikirkan masalah ini. Daripada tidak ada anggaran pengentasan buta aksara, lebih baik anggaran program lain yang  dikurangi atau ditunda. “Harus ini dianggarkan, pariwisata kita maju, infrastruktur kita maju, tapi sekarang infonya angka kemiskinan kita bertambah. Bisa jadi karena buta aksara, bicara pendidikan itu sagat penting,” kata Hamja.

Ia kembali mengingatkan bagaimana dulunya pengentasan buta aksara menjadi primadona. Gaung program Angka Buta Aksara Nol (Absanol) begitu menggema dimana-mana. Meskipun nantinya dalam bentuk program yang berbeda, tetapi pengentasan buta aksara harus segera dilakukan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, Pemprov NTB pernah berhasil menurunkan angka buta aksara dari 15 persen menjadi 10 persen. Wagub sendiri tidak sependapat apabila masalah buta aksra dianggap tidak menjadi prioritas lagi. Pasalnya, bisa membaca merupakan kebutuhan penting bagi siapapun dalam menjalani hidup. “Kalau orang yang tidak bisa membaca tentu pelung kerjanya juga sempit, ini bisa mempersulit pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Penghargaan yang telah didapatkan Provinsi NTB dalam pengentasan buta aksara beberapa tahun lalu seharusnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, Wagub memastikan akan ada kembali program pengenatsan buta aksara. Hal itu sangat penting dan merupakan kebutuhan dalam menopang proses pembangunan di NTB. “Paling lambat, program lanjutan untuk pengentasan buta aksara sudah ada di APBD 2017. Berapapun kebutuhan akan kita siapkan, ini bukan masalah sepele,” ujarnya. (zwr)