MATARAM – Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB menyoroti sejumlah tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Taqwa (KUAT) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Salah satu fokus utama adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK dan perguruan tinggi di NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Siti Ari, mengatakan bahwa masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri menjadi penyebab utama persoalan ini. Sebagaimana mengacu pada data BPS per Agustus 2024, pengangguran lulusan SMK di NTB masih mencapai 4,73 persen, sementara lulusan perguruan tinggi sebesar 3,54 persen.
“Dari data ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri yang belum sepenuhnya terjembatani,” kata politisi PPP itu, kemarin.
Menurutnya, penyebabnya terdiri dari dua aspek utama: faktor internal, yaitu rendahnya motivasi siswa dan ketidakmampuan individu untuk melanjutkan studi, serta faktor eksternal, yaitu kendala biaya, keterlibatan siswa dalam dunia kerja, serta tingginya angka pernikahan usia anak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi V mendorong sejumlah langkah strategis dari pemerintah daerah, yakni kebijakan kolaboratif model triple helix.
Di mana, kata dia, dari kebijakan itu perlu penguatan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan serapan lulusan SMK di dunia kerja dengan memperkuat sistem link and match dengan industri.
Kemudian, perlu didorong lulusan SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui bimbingan dan informasi prospek karier di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, untuk mengatasi rendahnya jumlah lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan tinggi, Komisi V meminta dan merekomendasikan kepada Pemprov untuk peningkatan alokasi anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. “Kita minta Pemprov tingkatkan alokasi anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu,” imbuhnya.
Selain itu, harus ada penguatan program pendukung pendidikan, seperti bimbingan karier dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memberikan informasi beasiswa serta jalur masuk universitas.
Ditegaskan, perbaikan sektor pendidikan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak agar target pembangunan SDM NTB yang berkualitas dapat tercapai.
“Dunia pendidikan di NTB harus lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, sehingga lulusan kita tidak hanya memiliki kompetensi tetapi juga terserap di dunia kerja maupun pendidikan tinggi,” lugasnya. (yan)
