Pengamat Sentil Etika Politik Cagub dari ASN

Ihsan Hamid (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Ihsan Hamid menyentil etika politik bakal calon gubernur (Cagub) dan bakal calon wakil gubernur (Cawagub) yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN).

Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi, yang belum juga melepas statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Padahal Lalu Gita sudah secara terbuka menyatakan maju di Pilkada 2024 nanti.

Bahkan diketahui Lalu Gita juga sudah mulai masif terjun ke lapangan melakukan sosialisasi terkait pencalonnya dalam Pilgub NTB November 2024 mendatang. Kalau mengacu pada undang-undnag ASN dan Pemilu mengharuskan ASN untuk mundur. “Kita harapkan beliau, dan ini sudah seringkali saya sampaikan. Sebagai bagian untuk menjaga ruang publik supaya objektif, sebaiknya mundur,” kata Ihsan Hamid kepada Radar Lombok, Selasa (9/7).

Kendati dalam Undang-Undang Pemilu ada sedikit keringanan. Dimana dalam aturan itu dikatakan bahwa sesorang yang berstatus ASN wajib mengundurkan diri saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KPU. Artinya, SK pemberhentian dengan hormat dari BKN dan instansi terkait hanya akan turun, jika surat pengunduran telah diajukan oleh ASN.

Baca Juga :  Sukisman: DPD Dukung Siapapun Putra Daerah Jadi Penjabat Gubernur

Memang, secara normatif kalau mengacu pada undang-undang, Lalu Gita memang belum diwajibkan mundur dari ASN. Karena status Lalu Gita belum sebagai calon cubernur definitif, dan baru sebatas berstatus sebagai Bacagub yang diusulkan. “Tetapi secara etik beliau sebaiknya mengundurkan diri, untuk menjaga netralitas atau opini public interest,” ujarnya.

Dia meyakini Lalu Gita bakal mundur sebagai ASN sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, saat pria asal Lombok Tengah itu mendapat rekomendasi partai sebagai kendaraan politiknya di Pilgub NTB 2024 nanti.

“Secara regulatif beliau memang belum diharuskan mundur. Jadi wajar kalau beliau belum mundur. Tentu ada plus minus. Memaksa mundur juga saya kira bisa menjadi kurang arif, karena mereka sendiri yang tahu di internal seperti apa,” jelasnya.

Demikian juga dengan Cagub Lalu Muhammad Iqbal, jika benar sudah mengundurkan diri, mestinya bisa ditunjukkan ke publik. “Yang saya tahu Iqbal juga belum mundur,” ucapnya.

Padahal jika Lalu Gita maupun Lalu Iqbal melepas statusnya sebagai ASN lebih awal dan menunjukkannya ke publik, tentu mereka akan terhindar dari asumsi-asumsi yang menyebut mereka tidak adil dan ksatria. “Kita hanya bisa mendorong (mundur, red), tetapi regulasi yang bisa mengintervensi,” ujarnya.

Baca Juga :  IJU Tepis Tak Akur dengan Sukiman

Sementara Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi mengaku tidak mempersoalkan terkait roadshow yang dilakukan oleh Bacagub dan Bacawagub. Tetapi akan menjadi persoalan jika Bacagub itu berstatus sebagai ASN. “Lalu Gita sebagai bakal calon (gubernur, red) tidak jadi soal, yang jadi soal ini kan melekat status ASN-nya. Itu tidak boleh,” timpalnya.

Bawaslu kata Suhardi, juga sudah pernah melaporkan Lalu Gita ke KASN atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dan KASN merekomendasikan agar Lalu Gita segera mundur dari jabatannya, sekaligus melepas status ASN-nya.

“Kami sudah intruksikan juga teman-teman Bawaslu, tidak hanya Lalu Gita, tetapi juga Lalu Iqbal. Kita tidak tahu dia mundur atau apa kita harus croschek. Jangan-jangan dia hanya mundur di berita koran saja. Kita harus lihat cerita dan dokumennya,” ujarnya. (rat)

Komentar Anda