TANJUNG – Kalangan DPRD Lombok Utara mempertanyakan anggaran pemberian modal untuk mencetak wira usaha baru (WUB) sebesar Rp 9 miliar tidak bisa dieksekusi pada tahun ini, kemudian dialihkan ke pemberian pelatihan dan sertifikat patut menjadi bahan pertanyaan.
Untuk mendapatkan kejelasan yang pasti, pihak dewan akan segera memanggil pihak eksekutif yang bertanggung jawab. “Ini akan menjadi bahan pertanyaan bagi kami di dewan, karena anggaran sebesar Rp 9 miliar sudah jelas diperuntukan pemberian permodalan, bukan pelatihan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin.
Anggota Banggar ini menjelaskan, bahwa pada saat pembahasan anggaran pada tahun kemarin pihaknya sudah berkali-kali mempertanyakan apakah data yang disodorkan sudah valid dengan cara diverifikasi. Dari pertanyaan yang disodorkan tersebut, pihak eksekutif telah mengakui sudah tuntas semuanya.’’ Jadi, silakan masyarakat yang menilai apakah program ini relevan atau sebaliknya. Pemda memang selalu terburu-buru menganggarkan,” sebutnya.
Dana WUB pada tahun ini merupakan pada tahun kedua yang tidak bisa dieksekusi. Meskipun anggaran ini akan kembali kepada daerah lagi, namun cukup menjadi pertanyaan karena masih dengan anggaran sebesar itu bisa dialokasikan kepada program atau kegiatan lainnya. “Apalagi, jika benar terjadi pengalihan anggaran untuk pelatihan maka patut menjadi bahan pertanyaan dan bisa diproses hukum,” tandasnya.
Terkait pada pembahasan APBD Perubahan, nanti akan melihat sejauhmana relevan terhadap pengalokasian untuk pelatihan-pelatihan dengan mengejar target sertifikat tersebut. Jika pada tahun ini tidak bisa dieksekusi, maka secara otomatis pihaknya sangat pesimis program mencetak WUB akan bisa tercapai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat menyatakan, jika anggaran WUB pada tahun ini tidak bisa dieksekusi maka akan kembali ke daerah. Dan hal itu terjadi di pihak eksekutif. Akan tetapi, perlu menjadi bahan evaluasi atas anggaran yang tidak bisa eksekusi ini agar pada tahun depan tidak seperti ini lagi. “Nanti pak dian yang membahasnya,” tandasnya terpisah.
Diketahui, dana WUB gagal dieksekusi tahun 2017. Kegagalan ini terbentur terbentur sejumlah peraturan. Agar anggaran yang telah tercantum di APBD itu tidak sia-sia, Pemda mengalihkan pendanaan untuk memberikan pelatihan kepada calon-calon WUB guna mendapatkan sertifikat. “Pada tahun ini dana WUB tidak bisa dieksekusi, karena terdapat prosedur yang masih kurang. Sehingga dari pada bermasalah lebih baik ditunda sampai tahun depan baru bisa direalisasikan. Sementara tahun ini kita fokus pada pelatihannya kepada calon-calon WUB agar bisa memperoleh sertifikat,” terang Asisten II Setda Lombok Utara Hermanto seusai menggelar upacara peringatan hari kebangkitan nasional, Rabu (24/5) lalu.
Ia menjelaskan, sesuai peraturan penyaluran Baksos harus memenuhi sejumlah tahapan. Dan tahapan yang paling berat diverifikasinya, sedangkan di proposal pengajuan dana WUB masih banyak yang belum verifikasi secara faktual. “Artinya tim langsung cek ke lapangan satu per satu,” jelasnya mantan Kadis Pertanian ini.
Ia menegaskan, pada tahun ini sebenarnya bukan menunda, proses pencetakan WUB ini tetap berjalan dengan adanya kegiatan pelatihan kepada calon-calon WUB untuk mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat itu sendiri salah satu syarat untuk mendapatkan permodalan tersebut. “Makanya pak bupati pada saat upacara melaunchingnya (pelatihan) dan memberikan sertifikat bagi calon-calon WUB yang telah mendapatkan pelatihan,” tegasnya Koordinator Tim Verifikasi WUB.
Untuk mengejar target WUB, pihaknya pada tahun akan memberikan pelatihan kepada calon-calon WUB antara 5 ribu hingga 6 ribu orang. Sedangkan, yang sudah dianggarkan sebanyak 1.700 orang, sisanya nanti akan dianggarkan di APBD Perubahan. Kata Hermanto, pihaknya juga memanfaatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar itu untuk pelatihan dan sosialisasi. “Sudah ada aturannya untuk pengalokasikan anggaran itu,” katanya. (flo)
