MATARAM – Pengadaan mobil dinas (modis) untuk Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, untuk tahun 2025 ditiadakan. Karena modis sebelumnya dibeli pada awal tahun 2024 lalu dianggap masih layak, dan masih bisa dipakai.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Muhammad Ramayoga mengatakan, untuk kali ini  pengadaan  kendaraan dinas tidak dianggaran tahun ini, bukan karena efesiensi.  Karena masih layak dan dibeli tahun 2024 sudah kita belikan pajero sport. ‘’Tidak ada dipengadaan karena dinilai layak pakai dan masih umur 1 tahun dan memakain kembali wali Kota Mataram dan Waki Wali Kota mataram terpilih,’’ katanya kepada Radar Lombok, Senin (17/3).
Untuk semua data-data kendaraan dinas selama ini telah diperbaiki dan pendataan secara rinci di masing-masing di OPD. Sehingga data-data aset kendaraan dinas terus diperbaharui. Selain modis Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram, saat ini sudah lama diwacanakan seperti mobil dinas camat juga juga dibatalkan. Camat masih memakai mobil jenis Avanza keluaran 2008 lalu.
Sebelumnya, juga pendataan aset sudah dilakukan bersama KPK. Tahun 2024 lalu, telah menarik beberapa mobil dinas. Dari Rincian mobil dinas yang ditarik adalah tiga unit dari Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi. Yaitu Nissan X-Trail 2.0 M/T tahun 2014, Toyota Kijang Innova tahun 2005 dan Avanza tahun 2011. Lalu tiga unit mobil dinas yang dipegang Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abd Rachman jenis sedan Toyota Altis tahun 2013 dan Isuzu Panther tahun 2013.
Satu mobil dinas jenis Toyota Altis yang dikuasai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Nyanyu Ernawati. Selain itu, tahun 2023 telah menggelontorkan anggaran Rp 725 juta untuk pengadaan satu unit kendaraan dinas (Randis) sekda jenis HRV terbaru warna hitam.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram HM Zaini menyambut baik ada penundaan pembelian untuk efesiensi anggaran juga bisa dialihkan ke program yang lain, karena harga dari kendaraan dinas mencapai Rp 1 miliar. ‘’Kita harapkan kendaraan yang masih ada dimanfaatkan secara maksimal saat ini, masih banyak program-program yang lain bisa dijalankan dengan anggaran APBD,’’ katanya.
Sementara untuk pengadaan 6 unit mobil dinas untuk camat di wilayahnya ditunda. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. “(Pengadaan) mobil dinas Camat Ditunda,” ujar Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, Senin (17/3).
Dia menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan bukan semata-mata untuk penghematan anggaran. Tetapi setelah melakukan kajian, Wali Kota memerintahkan pembelian 6 unit mobil untuk Camat ditunda sementara waktu. “Sebenarnya bukan efisiensi juga untuk mobil camat itu, cuman saya minta ditunda dulu,” katanya.
Pengadaan mobil dinas baru untuk camat bukan tanpa alasan. Mobil dinas yang digunakan oleh 6 Camat di Kota Mataram sudah berusia cukup tua. Yakni Toyota Avanza pengadaan tahun 2006 dan kondisinya disebut layak untuk diganti. “Itu sudah lama sekali dipakai dan mereka butuh operasional untuk itu,” ungkapnya.
Tetapi Kota Mataram mencoba menyelaraskan situasi dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Karenanya pengadaan mobil dinas baru untuk camat ditunda. “Makanya saya minta ditunda dulu dan nanti kita lihat lagi situasinya,” terangnya.
Untuk jumlah anggaran pengadaan mobil dinas Camat yang baru, Wali Kota mengaku tidak mengingatnya lebih detail. Dengan penundaan ini, Camat diminta untuk lebih bersabar karena masih menggunakan mobil dinasnya yang lama. “Ya Pak Camat bersabar dulu. Anggarannya sudah kita siapkan kok. Mungkin nanti di APBD perubahan ya,” jelasnya.
Sebelumnya Pemkot Mataram sudah mengunci anggaran Rp 20 miliar lebih yang bersumber dari APBD. Tetapi jumlah tersebut tidak termasuk anggaran pengadaan mobil dinas Camat yang ditunda. “Belum ya, karena yang (20 miliar) itu kan dari anggaran perjalanan dinas, pengadaan ATK, kegiatan seremonial dan lainnya,” katanya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga mengatakan, mobil dinas untuk 6 Camat di Kota Mataram akan diganti dengan jenis Mitsubishi Xpander standar. Dari situs penjualan mobil, harga Mitsubishi Xpander standar 2025 dijual mulai dari Rp 270,03 juta untuk varian GLS MT (manual). Sehingga pengadaan untuk 6 untuk Mitsubishi Xpander standar membutuhkan anggaran Rp 1,6 miliar lebih. “Sekitar segitu (Rp 1,6 miliar),” katanya.
Penundaan ini karena alasan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan oleh pemerintah pusat. “Pak Wali minta dalam kondisi efisiensi kita tanggap terhadap isu itu. Nanti kelanjutannya kita lihat perkembangan dan instruksi Pak Wali. Yang jelas sekarang ditunda dulu,” ungkapnya. (dir/gal)
