Penegak Hukum Diminta Usut Monopoli Proyek

MATARAM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan bahwa ada monopoli proyek di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  Wilayah VIII Provinsi NTB tahun 2015.

Pihak terlapor telah dijatuhi hukuman. Para terlapor yakni  terlapor I PT Lombok Infrasturktur Utama, terlapor II PT Bunga Raya Lestari, terlapor III PT Aria Jaya Raya dan terlapor IV yang merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun 2015.

Menanggapi putusan KPPU ini,  Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Nurdin Ranggabarani memberikan apresiasi kepada KPPU. “Saya sudah teriak-teriak soal adanya praktek monopoli proyek itu sejak tahun lalu, terbukti kan sekarang,”  tegasnya Senin kemarin (19/9).

Nurdin mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar tidak diam dengan fakta ini. KPPU merupakan institusi negara yang keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila KPPU mengatakan ada monopoli proyek maka aparat sudah bisa turun mengusutnya.

Menurut Nurdin, kasus ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. KPPU tetap jalan dengan prosedur yang dimilikinya, sementara aparat harus mengusut dari sisi tindak pidana khusus. “Ini ada persekongkolan, ada orang atur proyek. Jelas ini telah terjadi KKN dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Adanya setingan bagi-bagi proyek sudah masuk unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pihak Pokja ULP juga diyakini tidak gratis bersedia menjadi fasilitator. “Bukan hanya unsur nepotisme, kalau sudah begini unsur kerugian negara juga bisa ditelusuri,” tegas Nurdin.

Hukuman bagi perusahaan yang telah melakukan monopoli proyek atau persekongkolan jahat tidak cukup hanya dengan membayar denda. Bagi Nurdin, otak dibalik permainan tersebut harus dijebloskan ke penjara agar tidak ada lagi terjadi hal semacam ini. Selain itu, efek jera tentunya harus benar-benar diberikan kepada pelaku dan para pengusaha kotor lainnya.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mendukung keputusan  KPPU yang menjatuhkan sanksi berupa denda kepada terlapor atau para pelaku monopoli proyek.

Menurutnya, monopoli proyek tidak boleh terjadi di NTB. Praktek tersebut hanya menguntungkan segelintir kalangan saja, sementara kepentingan rakyat harus menjadi korban. “Yang begitu memang disanksi saja, kita dukung itu,” ujarnya.

Apabila praktek monopoli proyek terjadi, maka sudah pasti kualitas dari proyek tersebut akan jauh dari harapan. Pemenang tender tentunya akan mengutamakan keuntungan, sementara kualitas proyek bukan prioritas utama.

Wagub sendiri tidak akan terlalu peduli andaikan praktek tersebut terjadi di luar NTB. Namun karena lokasi proyek ada di wilayah kepemimpinannya, maka dijadikan catatan khusus. “Perusahaan-perusahaan yang terlibat juga kita jadikan catatan, tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

Dijelaskan, dalam mekanisme tender telah ada aturan yang jelas. Pemenang tender mendapatkan proyek karena dinilai menjadi yang terbaik diantara saingannya. Tetapi apabila realitanya pemenang sudah diatur, orang nomor dua di NTB tersebut sangat menyesalkannya.

Majelis Komisi KPPU menegaskan telah terjadi persekongkolan pada proyek  proyek  pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Paket 1  yakni Gerung- Mataram  senilai Rp 77,0 miliar yang dimenangkan terlapor I.  Pembangunan jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 senilai Rp 35 miliar yang dimenangkan oleh terlapor III,jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 4 senilai Rp 77 miliar  yang dimenangkan oleh terlapor I dan paket pelebaran jalan Keruak-Pantai Ping-Tanjung Ringgit 02  senilai Rp 51,9 miliar yang dimenangkan oleh terlapor II. “Terlapor IV atau ULP yang berperan jadi fasilitator,” bebernya.

KPPU menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan tersebut milik satu kelompok. Parahnya lagi Kelompok Kerja (Pokja)  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Konstruksi  di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB malah menjadi fasilitator dalam mengatur jatah proyek.

Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III dan terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Oleh karena itu, KPPU menghukum terlapor I dengan membayar denda sebesar Rp 9.056.479.194,00 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran. Sedangkan terlapor II membayar denda sebesar Rp 3.027.656.394 dan terlapor III membayar denda sebesar Rp 2.029.778.604,00.Jika terlapor tidak membayar denda setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, KPPU bisa menyerahkan kasus ini ke penyidik sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Kemudian untuk terlapor IV yang merupakan Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Konstruksi, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)  untuk memberikannya teguran tertulis.(zwr)

 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut