MATARAM—Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akhirnya menyetujui rencana pelebaran jalan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yakni untuk terusan Jalan Catur Warga yang merupakan jalan provinsi. Dimulai dari jembatan Jalan Catur Warga berlanjut ke barat yakni Jalan Pendidikan hingga ke Jalan R Soeprpto belakang Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kemudian pelebaran jalan juga disiapkan di Jalan Ade Irma Suryani.
Rencana ini disiapkan untuk dimulai awal tahun mendatang oleh pemerintah provinsi. Beragam upaya sudah dilakukan. Karena pelebaran jalannya cukup luas, yakni sekitar 3 meter di bagian Utara dan Selatan. Penebangan pohon di sepanjang jalan yang terkena pelebaran tidak bisa dihindarkan.
Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana mengaku sudah bertemu Gubernur NTB membahas rencana ini. Lalu Gubernur menyinggung tentang penebangan pohon yang dilaksanakan secara masif. Di pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan, dengan penebangan pohon yang jumlahnya sangat banyak. Dirinya khawatir identitas wilayah tersebut menjadi hilang. “Karena ini tentang keasrian yang menjadi hilang. Kawasan yang teduh dan tumbuh pohon yang sangat panjang usianya. Kemudian juga pohon yang teduh disana tiba-tiba menjadi kosong di kawasan itu,” ujar H Mohan Roliskan.
Kondisi tersebut menurutnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu harus ada jalan keluar untuk kembali menghijaukan Jalan Catur Warga hingga Jalan Pendidikan yaitu dengan penanaman kembali pohon. Tapi pohon penggantinya nanti berbeda jenisnya. “Kalau memang ditanam pohon Ketapang Kencana yang cepat tumbuh. Tapi tidak berfungsi sebagai pohon peneduh. Hanya estetika saja yang didapat. Tapi kalau pohon yang sudah ada ini pohon Mahoni, Kenari sudah berusia panjang,” katanya.
Tapi karena sudah diprogram oleh Pemprov NTB lalu alasan yang paling teknisnya adalah tentang kondisi jalan. Diperkirakan tahun 2024 dan seterusnya karena faktor kepadatan kendaraan, tidak mampu menahan volume kendaraan yang melewatinya. “Alasan ini bisa kita terima. Kita ini sebagai sebuah kota. Kita ini refleksi pertumbuhan regional. Saya pikir alasan sangat rasional dan bisa kita terima. Kita tentu juga mendukung kegiatan itu,” terangnya.
Untuk pelebaran jalan ini Pemkot Mataram dibebankan untuk pembiayaan pembebasan lahan. Karena pengerjaannya dilaksanakan pada tahun jamak (multi years), maka Kota Mataram juga membebaskan lahan ini secara bertahap. “Kita melakukan pembebasan Insya Allah dari anggaran perubahan dan APBD murni tahun 2022 bisa selesai. Sehingga jalan tersebut bisa dikerjakan,” ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, untuk pembebasan lahan pelebaran jalan saat ini hanya tersedia anggaran Rp 5 miliar. “Ini Rp 5 miliar untuk semuanya. Jelas belum cukup untuk semuanya. Segitu dulu anggaran pembebasan lahan yang dipersiapkan,” katanya.
Anggaran tersebut sudah termasuk kegiatan operasional. Mulai dari biaya konsultasi publik, sosialisasi masyarakat, pendaftaran BPN, peta bidang hingga apraisal. “Baru kemudian biaya pembebasan lahan,” ungkapnya.
Anggaran yang dipersiapkan sudah jelas tidak cukup karena itu dilakukan secara bertahap. “Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terpenting ada persetujuan bersama dulu antara pemerintah dan pemilik. Lalu nanti pembayarannya secara bertahap,” terangnya. (gal)
