Penduduk Miskin NTB Terancam Membengkak

Wahyudin (RATNA / RADAR LOMBOK)

MATARAM – Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$2,15 atau Rp 32.757.4 dengan acuan kurs Rp15.236 per dolar AS per orang per hari pada PP 2017 untuk pendapatan perkapita. Standar tersebut naik jika dibandingkan PP 2011, yakni sebesar US$1,90 atau senilai Rp 28.948,4 pendapatan perkapita per orang per hari.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan dengan berlakunya standar baru ini, bukan tidak mungkin sebanyak 13 juta warga negara Indonesia (WNI) terancam jatuh miskin, termasuk didalamnya penduduk NTB apabila data penerima bantuan masih saja tidak tepat sasaran.

“Kalau kita begini-begini saja tidak ada perubahan data penerima bantuan tidak tepat sasaran akan ada tambahan 13 juta penduduk miskin di Indonesia,” kata Wahyudin, Selasa (4/10).

Saat ini kata Wahyudin, BPS ditugaskan untuk melakukan registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Hal ini sekaligus sebagai bentuk antisipasi atas perubahan standar garis kemiskinan yang mengancam. Sebab satu satunya cara untuk menantisipasi lonjakan kemiskinan agar tidak terjadi, penerima bantuan harus tepat sasaran.

“pendataan awal status sosial ekonomi yang dilakukan BPS merupakan kegiatan super prioritas. Pemerintah kemudian mengambil ancang-ancang, kalau tidak seperti itu maka 13 juta penduduk itu dimungkinkan akan terjadi,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu, BPS memetakan penduduk dari tingkat kesejahteraan terendah sampai tertinggi. Manfaatnya, ketika ada program Pemerintah, baik melalui APBN, APBD 1, APBD 2 maupun APBdes tingkat desa, harus merujuk pada data Regsosek yang sekarang.

“Paling cepat data ini dapat dipergunakan pada semester II tahun 2023. Sekarang masih pendataan awal mulai dari 15 Oktober-14 November 2022,” sebutnya.

Selanjutnya awal tahun depan data akan diolah untuk kemudian bisa dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan penduduk.Dari situ akan dilakukan lagi uji publik melalui forum konsultasi publik pada bulan April-Mei 2022. Hasilnya akan didapatkan umpan balik dari respon masyarakat, aparat desa Babinsa dan lainnya.

Dengan begitu, BPS dapat melakukan perbaikan-perbaikan data yang selama ini salah sasaran. Baru kemudian data final itu yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian lembaga, termasuk Provinsi, Kabupaten dan Desa menjadi data dasar dalam pelaksanaan program sosial pemberdayaan masyarakat.

“Nanti semua Kementerian akan menggunakan data itu, baik itu lewat BPJS Kesehatan, BIP dan perubahannnya, menggunakan data yang sama. Insyaallah tambahan 13 juta kita tidak sampai segitu,” harapnya.

Kalaupun ada perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia, jika dibarengi dengan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta gerakan bantuan untuk menstimulus, tentu angka kemiskinan NTB tidak ikut terkerek. Pergeseran itu disinyalir akan menambah sebanyak 13 juta peduduk miskin baru, tapi antisipasi yang bisa dilakukan hanya perbaikan data.

Wahyudin menjelaskan garis kemiskinan ekstrem standarnya US$1,9 PPP kapita per hari, naik menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Tapi US$ 2,15 itu bukan berarti harga dolar Rp 14.500 sekarang dikali 2 menjadi Rp 29 ribu. Maksud US$ 2,15 itu, ketika beli barang di Indonesia harganya Rp 5 ribu, maka saat membeli barang yang sama di Amerika yang harganya US$ 1. Artinya barang seharga US$ 1 itu, setara dengan Rp 5 ribu. Begitu selanjutnya jika harganya US$ 2 maka setara dengan Rp 10 ribu.

“Sementara itu, garis kemiskinan kelas berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income) direvisi dari US$5,50 atau Rp 83.801,6 pada PP 2011 menjadi US$6,85 atau Rp104.379,4 per orang per hari,” tutupnya. (cr-rat)

Komentar Anda