MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin NTB pada September 2020 bertambah sebanyak 32.150 orang dari posisi Maret sebanyak 713.890 orang menjadi 746.040 orang di September 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 0,26 poin dari angka 13,97 persen menjadi 14,23 persen.
“Peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB dipicu ekonomi NTB kontraksi hingga daya beli masyarakat menurun dampak dari pandemi Covid-19,” kata Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan, Senin (15/2).
Dijelaskan Chandra, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di NTB meningkat. Pertama yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi kontraksi atau minus sebesar 0,64 persen sepanjang 2020. Kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga juga kontraksi, pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 5,68 persen menurun di bandingkan periode yang sama 2019 tumbuh sebesar 3,81 persen terhadap 2018.
“Jadi faktor pertama ini pertumbuhan ekonomi kontraksi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat NTB itu juga terkontraksi,” terangnya.
Kedua adalah terkait dengan laju deflasi NTB selama periode Maret sampai September 2020 NTB mengalami deflasi sebesar 0,33 persen. Indikasinya bahwa daya beli penduduk mengalami penurunan dan terjadi perubahan harga eceran di beberapa komoditas pokok. Fenomena penurunan ini tidak akan berdampak langsung terhadap kemiskinan. Tetapi secara umum terkait dengan pergerakan harga kalori pada Garis Kemiskinan (GK) makanan.
Selain itu, Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di NTB yang pada priode Agustus 2020 sebesar 4,22 persen, ini berarti naik sebesar 0,94 poin dibandingkan Agustus 2019 sebesar 3,28 persen. Karena terdampak oleh Covid-19, ada sebanyak 455.560 orang penduduk usia kerja terdampak atau 11,39 persen. Dengan rinciannya 28.390 orang penduduk menjadi pengangguran dan 12.660 orang menjadi bukan angkatan kerja. Kemudian 35.660 orang sementara tidak bekerja dan 378.850 orang yang bekerja dengan pengurangan waktu jam kerja.
Kemudian terkait dengan tingkat kemiskinan di NTB secara umum rata rata pengeluaran per kapita pada desil 2 periode Maret-Sepetmber 2020 mengalami penurunan sebesara 2,41 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 14,90 persen, naik menjadi 15,05 persen pada September 2020. Sejalan dengan perkotaan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,09 persen pada Maret 2020 menjadi 13,42 persen pada September 2020.
Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram Dr H Abdul Aziz Bages menerangkan, kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari ekonomi kontraksi dan jumlah pengangguran meningkat. Pemerintah menekan pertumbuhan UMKM karena yang pengangguran juga akan diserap. Hanya saja, UMKM sendiri sedang tidak dalam kondisi bagus, karena juga terdampak pandemi Covid-19.
“Yang diharapkan sebenarnya UMKM itu bisa menyerap kelebihan pengangguran itu. Oleh karena itu satu-satunya peluang yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menumbuhkankembangkan UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, untuk menumbuhkembangkan UMKM, tidak mesti selamanya pakai uang tunai. Tetapi yang paling penting adalah memberikan semacam stimulus dan motivasi serta membuka ruang pasar untuk memasarkan produk pelaku UMKM, sehinga bisa bergerak dan kadang-kadang diperlukan penguatan dan fasilitasi dari pemerintah daerah.
“Tapi penekanan pada motivasi, perlu diberikan dorongan supaya bisa bangkit kembali semangatnya. Seperti konsep modal maya, akses pasar, sehingga UMKM bisa bergeliat,” katanya. (dev)
