MATARAM – Ditengah kemajuan daerah dan perkembangan pariwisata yang pesat, sektor pendidikan dan kesehatan dinilai masih memprihatinkan.
Anggota komisi V DPRD NTB, TGH Muammar Arafat mengatakan, sektor pendidikan contohnya. Berdasarkan hasil study Growth Diagnistice saat melakukan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi NTB, terungkap indikator Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB tergolong rendah. "Ini salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi di NTB," ujar politisi partai Golkar tersebut, Senin kemarin (12/12).
Disampaikan, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP saja dibawah 70 persen. Parahnya lagi, APM SMA lebih rendah lagi hanya sebesar 35,55 persen. Kabupaten yang APM-nya terendah berada di Lombok Barat hanya sebesar 35,60 persen. Padahal dari sisi pariwisata, Lombok Barat cukup maju.
Oleh karena itu, dirinya mendorong agar masalah ini menjadi perhatian bersama. Mengingat, masalah pendidikan sangat penting bagi kemajuan sebuah daerah. "Kedepan akses pemerataan pendidikan disetiap kota dan kabupaten harus menjadi perhatian utama," pintanya.
Kondisi pendidikan yang memprihatinkan tersebut, juga terjadi pada sektor kesehatan yang juga sangat urgen. Sampai saat ini, komisi V masih menemukan banyaknya warga NTB yang menderita gizi buruk.
Data terakhir yang diketahuinya, di kabupaten Lombok Timur kasus gizi buruk mencapai 27 orang, Lombok Barat 11 kasus, Lombok Tengah 8 kasus, Dompu 19 kasus, Bima 14 kasus, Sumbawa 2 kasus dan Lombok Utara 5 kasus. "Kami yakin ini hanya data gunung es, artinya masih banyak warga NTB yang terkena gizi buruk tapi belum terdata oleh Dinas Kesehatan," kata TGH Muammar.
Bukan hanya masalah kasus gizi buruk, kematian ibu hamil juga ternyata masih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan. "Data yang kami tahu ada tercatat 57 angka kematian ibu hamil. Jangan sampai ada ironi di NTB, bahwa NTB adalah syurga wisata bagi para pelancong tapi menjadi neraka bagi ibu-ibu yang melahirkan," ujarnya.
Menurut pria yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD NTB itu, persoalan kesehatan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, peran aktif Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dan langkah-langkah konkrit.
Terpisah, Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin menyampaikan terima kasih kepada para wakil rakyat yang memberikan pengawasan aatas kinerja jajarannya. Peran legislatif dalam mengontrol pembangunan memang sangat dibutuhkan.
Menurut Wagub, terkait dengan sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menunjukkan keberpihakannya melalui politik anggaran. "Makanya untuk menjawab berbagai masalah krusial seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan, kita selalu prioritaskan di APBD," jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, untuk sektor pendidikan dalam APBD 2017 telah dianggarkan sebesar 23,62 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun lebih. Begitu juga pada sektor kesehatan yang mendapat jatah anggaran mencapai Rp 363 miliar atau 10,50 persen dari APBD 2017. (zwr)
