SELONG – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Keadilan Masyarakat Lombok Timur berdemo di depan kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (2/9). Salah satu yang disoal adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam aksi ini, mereka menuduh Kepala Dinas Sosial, Mahsin, ikut bermain di proyek BPNT ini. Bahkan mereka meminta Bupati HM. Sukiman Azmy mencopot Mahsin dari jabatannya.” Kami minta supaya Kadis Sosial dipecat,” ungkap koordinator demo, Rahman Rofiqi.
Ia menyampaikan dugaan keterlibatan Kadis Sosial dengan meminta jatah Rp 10 ribu di setiap item pengadaan bantuan. Bahkan sejak yang bersangkutan dipercaya menduduki jabatan kepala dinas, program BPNT ini semakin tidak jelas.” Pak bupati harus melihat rekam jejak Kadis Sosial. Terutama ketika yang bersangkutan sempat menjabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terkait dengan kasus pembangunan SDN 7 Terara yang sampai sekarang masih menggantung di kejaksaan,” tutupnya.
Pendemo lainnya, Eko Rahadi, menyampaikan hal yang sama. Ia menyebut Mahsin tidak pantas menduduki jabatan Kadis Sosial. Terlebih lagi latar belakangnya adalah seorang pendidik.”Gelar sarjananya adalah pendidikan. Maka sangat pantas kalau Kadis Sosial ini dikembalikan lagi menjadi guru,” pinta Eko.
Sekda Lotim HM. Juaini Taofik yang menemui langsung pendemo mengapresiasi berbagai masukan dan kritikan mereka. Semuanya itu telah dicatat dan akan disampaikan ke pimpinan.” Berbagai masukan dan kritikan akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Bahkan kita siap fasilitasi untuk pertemuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah disampaikan,” terang Juaini.
Ia menyampaikan bahwa bupati berkomitmen untuk berbuat baik bagi daerah. Apapun bentuknya kritikan ketika itu disampaikan secara konstruktif pasti akan membuat daerah menjadi maju.” Termasuk juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat personal, juga akan kami cek,” tutup Juaini.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Lotim, Mahsin, ketika dikonfirmasi enggan memberikan jawaban saat dihubungi lewat WA.(lie)
