Pendapatan Anjlok, Pemda Lombok Tengah Rencanakan Berutang

ilustrasi PAD
ilustrasi PAD

PRAYA – Anjloknya target pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Lombok Tengah 2018, kembali ditanggapi eksekutif dalam sidang paripurna, Jumat kemarin (3/11).

Sidang dengan agenda menanggapi pandangan umum fraksi itu dihadiri langsung Wakil Bupati Lombok Tengah L Pathul Bahri. Pathul menjelaskan, penurunan terget PAD pada rancangan APBD 2018 sebesar Rp 270.992.376.603 atau mengalami penurunan sebesar Rp 9.678.926.144 dari tahun 2017 yaitu Rp 280.671.302.747, disebabkan beberapa faktor. Namun, di samping penurunan target PAD terdapat pula beberapa sumber PAD yang naik pada rancangan APBD 2018. ‘’Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan dan pertokoan dan banyak hal lainya,’’ papar Pathul yang secara khusus menjawab pendangan umum Fraksi Partai Gerindra.

BACA JUGA :  Anggaran Besar, Kemiskinan di Lombok Tengah Masih Menyebar

Begitu juga dengan rencana pinjaman daerah pada tahun 2018 ini akan diarahkan untuk pembangunan pasar. Karena pasar yang akan dibangun tersebut merupakan simpul ekonomi dikawasan utara Lombok Tengah. “Hal ini sesuai dengan misi RPJMD Lombok Tengah tahun 2017-2021 untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu juga, Pathul memaparkan hambatan-hambatan yang dialami oleh SKPD dalam pelaksanan program atau kegiatan yang sudah disusun. Dinas Pertanian misalnya, masih banyaknya infrastruktur pengairan yang belum memadai. “Termasuk semakin berkurangnya areal taman yang diakibatkan konversi lahan pertanian kelahan nonpertanian serta penggunaan pupuk yang masih belum taat kepada misi RPJMD yang sudah ada,” ujarnya.

Dinas perindag memiliki hambatan yakni persyaratan DAK, sehingga dilakukan pemindahan lokasi ke Batu Bungus Janapria yang membuat pelaksanaanya mengalami penghambatan dan keterlambatan progres sampai dengan akhir Oktober ini yang mencapai 75 persen. “Begitu juga di Dinas Kesehatan terkendala pengadaan obat melalui e-katalog. Di mana masih adanya obat yang belum tersedia, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran secara keseluruhan,” urainya.

Sementara menanggapi defisit anggaran yang dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrat, Pathul mengaku konsep defisit anggaran dalam postur APBD sudah ada sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Yakni melalui sumber penerimaan pembiayaan daerah sebagai penutup defisit yang diakibatkan adanya selisih negatif antara pendapatan daerah dengan belnja daerah dalam penganggaran,” terangnya.

Sementara, berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit umum daerah,pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pengelolaan layanan rumah sakit umum melalui perubahan terseteruktur dan bertahap pada aspek keuangan, SDM dan layanan. “Terkait dengan reposisi ASN akan dilakukan kajian secara bertahap mengingat SDM yang tersedia bersifat keahlian khusus. Sehingga perlu mempertimbangkan penempatan yang sesuai dengan keahlianya,” tukasnya.

BACA JUGA :  Warga Tutup Paksa Alfamart Bagu

Dalam kesempatan itu juga, pihaknya menyampaikan langkah-langkah konkret yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam membangun daerah. Mulai dari sinergitas semua komponen yang ada dalam membangun pariwisata hingga bagaimana upaya dalam mensejahterakan rakyatnya. “Salah satu contoh dalam mengembangkan pariwisata, kita selalu mendorong pusat komoditi pertanian menjadi objek wisata seperti kawasan hortipark dan lainya,” jelasnya. (cr-met)